PALU, MERCUSUAR – Yayasan Sikola Mombine menagih janji Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid yang menyatakan, pada pertengahan Februari 2022, hunian tetap (huntap) telah diterima oleh penyintas. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, melalui rilis persnya, Selasa (22/2/2022).
“Kami menagih janji Wali Kota Palu, bahwa pada pertengahan Februari 2022, huntap telah diterima oleh penyintas, yang artinya persoalan lahan sudah selesai. Warga ini sudah kehilangan rumah dan semua harta bendanya, serta tinggal di kawasan hunian sementara yang tidak layak. Rumah adalah hak setiap warga, rumah di mana tidak hanya keluarga bertumbuh, tetapi tempat di mana kita membangun masyarakat,” ujar Nur Safitri Lasibani.
Lanjut Nur, sapaan akrabnya, Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah bersepakat, penyelesaian masalah lahan huntap, khususnya di Tondo II, ditargetkan selesai pada akhir Februari 2022 ini. Jika pada akhir Februari 2022, pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan masalah lahan, maka pembangunan huntap Tondo II akan dialihkan ke wilayah huntap Pombewe, Kabupaten Sigi.
Sementara itu, menurut hasil temuan dan monitoring SKP-HAM Sulteng (https://monitoring.skp-ham.org/), menyebutkan, huntap Tondo IIA Palu sejumlah 892 unit, hingga April 2021 statusnya ditunda, karena masalah sengketa lahan. Huntap Tondo IIB Palu sejumlah 208 unit, statusnya lahan tersebut masih belum clean and clear.
Saat ini kata Nur, Pemerintah Kota Palu tengah gencar mengejar harapan meraih Adipura tahun 2023, dengan agenda pembersihan lingkungan di tingkat kelurahan, menyerahkan kendaraan operasional persampahan untuk 24 kelurahan di Kota Palu untuk menunjang kebersihan kota, juga gencar menggelar sosialisasi di beberapa kecamatan, untuk menggalang dukungan warga terhadap upaya pemerintah kota meraih penghargaan Adipura tahun 2023.
“Saya punya pertanyaan, di tengah kenyataan Palu sebagai kota rawan bencana dan penyelesaian huntap belum tuntas, apa makna adipura? Apakah piagam dan mungkin dibangun tugu adipura menjawab rumah aman bagi warga? Menjawab kebutuhan penyintas? Sementara masih banyak penyintas, khususnya perempuan yang hingga 4 tahun pascabencana alam belum mendapatkan kejelasan tempat tinggal mereka, carut-marut pemulihan ekonomi penyintas, justru kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat. Visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh serta professional, menurut saya jauh panggang dari api, jika hak mendasar warga tidak dipenuhi,” tegas Nur. */JEF
