MOROWALI, MERCUSUAR – Pembangunan Provinsi Sulteng beberapa tahun belakangan ini menjadi isu hangat yang perlu dituntaskan. Di antaranya pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, gender dan perizinan, serta dukungan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu dipaparkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng, Moh. Arif Latjuba, saat mewakili Gubernur Sulteng membuka kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan, di Kabupaten Morowali, Senin (10/6/2024).
“Kondisi ini bukan saja menjadi tugas provinsi, namun andil dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, sangat dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arif.
Pada kesempatan itu, Arif juga menyampaikan regulasi baru terkait dengan penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan di Sulteng, telah terbit melalui Perda nomor 5 tahun 2023, yang saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur.
“Ini akan menjadi payung regulasi di daerah. Agar kepentingan di sektor usaha kelautan dan perikanan lebih berpihak kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan untuk ke depannya kabupaten dan kota bisa menyesuaikan sesuai dengan kewenangannya,” jelas Arif.
Kegiatan sinkronisasi tersebut dihadiri seluruh Kepala Dinas Perikanan kabupaten dan kota se-Sulteng bersama para staf. Tema kegiatan yakni ‘Pengembangan Ekonomi Baru untuk Membangun Kemandirian Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas’.
“Menuju pembanguan yang berkembang, kita membutuhkan kerja sama semua pihak, baik Pemerintah Provinsi dan tentunya kabupaten dan kota, dan pertemuan ini adalah titik awal dari sebuah pengembangan,” pungkas Arif. */MBH
