JAKARTA, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menerima penghargaan sebagai daerah berpredikat Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), dari Kementerian HAM RI.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai dan diterima langsung oleh Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Provinsi Sulteng dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, yang berhasil membina sejumlah kabupaten dan kota Peduli HAM. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulteng juga ditetapkan sebagai daerah Peduli HAM.
Pada kesempatan tersebut, Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan Kementerian HAM RI. Ia menegaskan bahwa lebih dari 60 persen kabupaten/kota di Sulteng telah berhasil meraih predikat daerah Peduli HAM.
Keberhasilan tersebut, menurut Gubernur, menunjukkan bahwa pembangunan di Sulteng tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga konsisten dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulteng, Hermansyah Siregar menambahkan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Pada tahun ini, jumlah kabupaten/kota yang mendapat predikat Peduli HAM meningkat signifikan, dari 6 kabupaten/kota pada 2023 menjadi 10 kabupaten/kota.
Prestasi tersebut, menurut Hermansyah, juga menjadi penanda kemajuan yang pesat dalam penguatan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Sulteng.
Dengan semakin solidnya sinergi antara berbagai stakeholder, Sulteng disebut siap menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai HAM di Indonesia.
Adapun kabupaten/kota di Sulteng yang tahun ini berhasil meraih predikat Peduli HAM, yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kota Palu. */IEA