TOLITOLI, MERCUSUAR – DPRD Kabupaten Tolitoli akan melakukan hearing (rapat dengar pendapat) terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tolitoli, atas tindakan tidak membayarkan insentif ratusan atlet dan puluhan pelatih yang diberangkatkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Banggai belum lama ini.
Para atlet dan pelatih serta asisten pelatih hingga kini belum menerima insentif, yang nilainya kurang lebih Rp300 juta dari anggaran Porprov sebesar Rp1,9 miliar.
“Terkait insentif yang tak dibayarkan pihak KONI itu, kami di DPRD akan melakukan hearing terhadap pengurus KONI. Seharusnya yang menjadi hak mereka (atlet) itu, harusnya mereka terima setelah pulang berlaga,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tolitoli, Andi Ahmad Syarif kepada media ini, Rabu (4/01/1023).
Anggaran KONI Tolitoli tahun 2022 yang disepakati DPRD pada rapat anggaran sebesar Rp2 miliar. Dalam rincian anggaran yang diajukan pihak KONI, sekira Rp800 juta untuk belanja kegiatan Porprov Banggai, sementara Rp1,2 miliar dijadikan belanja operasional KONI Tolitoli. Namun, berdasarkan informasi, belakangan anggaran Rp800 juta tersebut diubah menjadi Rp650 juta untuk kegiatan Porprov.
“Mestinya anggaran yang untuk Porprov sebaiknya sesuai kesepakatan awal, bukan Rp650 juta. Akhirnya, sekarang menjadi masalah insentif tak dibayarkan,” tekan mantan ketua DPRD Tolitoli itu.
Jika dilakukan analisa anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) ke KONI melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), seharusnya bisa mencukupi, dikarenakan selain Rp2 miliar melalui APBD awal, ada juga anggaran Rp1,2 miliar lebih dari APBD Perubahan tahun 2022.
“Kalau dari APBD awal Rp650 juta ditambahkan lagi alokasi anggaran Rp1,2 miliar lebih, maka insentif atlet dan pelatih serta lainnya itu bisa dibayar, termasuk biaya transportasi yang ternyata juga bermasalah karena ada yang belum dibayarkan,” tukas Andi.
Menurutnya, insentif untuk 250 orang atlet usai berlaga di Banggai serta 66 orang pelatih pembayarannya tak bisa ditunda pada akhir tahun lalu, berbeda halnya dengan bonus. Bonus para atlet bisa dimungkinan pembayarannya baru dapat dilakukan pada tahun 2023.
“Kalau insentif juga mau diusulkan bayarnya nanti tahun 2023, wah, itu tak masuk di akal dan kami di DPRD bakal tak setujui. Kita lihat dulu NPHD, karena NPHD adalah dasarnya,” katanya.
Ia menyatakan, anggaran KONI Tolitoli yang totalnya di kisaran Rp3,2 miliar tahun 2022 lalu cukup signifikan, sehingga tak dikhawatirkan pos belanja yang diperuntukkan pada kegiatan Porprov IX di Kabupaten Banggai akhir November lalu bisa disoalkan pengelolaannya.
“Rp1,9 miliar anggaran untuk Porprov itu bisa cukup atau malah lebih. Jadi, tak mungkin bisa dianggarkan lagi tahun ini, kami pasti tolak,” tutupnya. LAN
