PALU, MERCUSUAR – Sejumlah perwakilan tenaga honorer Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sulteng mendatangi Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Longki Djanggola, di Rumah Aspirasi Longki Djanggola, Selasa (28/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, para tenaga honorer menyampaikan aspirasi terkait ketidakpuasan terhadap proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
Perwakilan honorer yang hadir antara lain Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven dan Simon, mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait seleksi CPNS dan PPPK tahap pertama, di mana dari 99 tenaga honorer yang mengikuti ujian, tidak ada satupun yang lulus.
Para honorer juga menyampaikan keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap pertama tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap kedua. Padahal, terdapat 115 formasi yang disediakan untuk Sekwan dalam tahap kedua.
Para honorer berharap formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari lima tahun, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menyebut tenaga honorer lama lebih diutamakan.
“Kami ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain, salah satunya Banten. Tenaga honorer di sana berhasil memperjuangkan aspirasi hingga lolos seleksi CPNS dan PPPK melalui koordinasi dengan pemerintah, DPR, Mendagri, dan Men-PAN RB,” ujar Abdul Rauf.
Para honorer juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng segera mengeluarkan surat masa sanggah seperti yang dilakukan BKD Kabupaten Sigi dan Donggala.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Longki Djanggola berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Men-PAN RB.
“Seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun mendapatkan prioritas,” kata Longki, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Ia juga mengimbau agar para tenaga honorer tidak hanya fokus pada dinas tertentu, tetapi juga mempertimbangkan formasi lain yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulteng ini menyampaikan akan berkoordinasi dengan Plt. Kepala BKD Provinsi Sulteng, Adiman, terkait surat masa sanggah yang hingga kini belum dikeluarkan. */IEA
