PALU, MERCUSUAR – Indonesia masih menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menghadapi penyakit Schistosomiasis (demam keong) sebagai masalah kesehatan di masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, H. Ma’mun Amir saat membuka secara resmi Review Implementasi Program Penanggulangan Schistosomiasis tahun 2023, di salah satu hotel di Palu, Kamis (4/5/2023).
Menurut Wagub, Schistosomiasis merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan, karena berdasarkan data kasus Schistosomiasis di Sulteng tersebar di 28 desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia menekankan agar penanganan dilakukan secara terpadu dan sinergi semua pihak.
“Saya harap selanjutnya kita action di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan Schistosomiasis,” pintanya.
Selanjutnya, Wagub mengucapkan terima kasih kepada WHO dan Tim Ahli Nasional Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI atas dukungan dalam penanganan Schistosomiasis di Sulteng.
“Cara kerja mesin itu isap, tekan, bakar, buang. Jadi isap, jaring aspirasinya. Tekan, godok apa yang jadi regulasinya. Bakar, temukan solusinya, dan buang, segera dilaksanakan,” tegas Wagub, menganalogikan kerja mesin dalam menyelesaikan masalah Schistosomiasis.
Sementara itu, Perwakilan WHO, Ahmad, mengatakan tujuan utama kegiatan tersebut untuk melihat dan mempelajari apa saja yang telah dilakukan tim penanggulangan Schistosomiasis.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Schistosomiasis Kemenkes, Dr. Regina Sijabat menuturkan Schistosomiasis merupakan penyakit yang sudah lama berada di Indonesia. Ia berharap, kegiatan tersebut menghasilkan komitmen untuk bersama-sama, untuk menyelesaikan Schistosomiasis dengan cara melakukan tindakan di lapangan. Ia juga yakin, kegiatan tersebut dapat memperkuat percepatan eliminasi Schistosomiasis di Sulteng.
Turut hadir para Ahli WHO, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Kabid Sosbud Bappeda Provinsi Sulteng, Kepala Bappeda Poso, Kepala Bappeda Sigi, Kadis Kesehatan Poso, Kadis Kesehatan Sigi, Kepala Litbang Kes Kabupaten Donggala, dan Perwakilan BRIN. */IEA
