PALU, MERCUSUAR – Penetapan target APBD Sulteng tahun 2019 realistis, terukur, tepat sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan Organisasi Perangkat Daerah OPD, karena dihitung berdasarkan akumulasi usulan target perbulan yang ditetapkan oleh masing-masing OPD.
Demikian dikatakan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Richard Arnaldo saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dipimpin oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola didampingi Sekdaprov, Mohammad Hidayat Lamakarate; Asisten II, Bunga Elim Somba dan Asisten III, Moeliono di ruang Polibu kantor Gubernur, Rabu (8/5/2019)
Penilaian pelaksanaan evaluasi TEPRA tahun 2019, katanya, telah berubah sesuai dengan e-Monep.
“Kalau sebelumnya tahun 2018 bahwa penetapan realisasi target APBD didasarkan capaian target realisasi APBD tahun sebelumnya,” katanya.
Lanjut Richard, penetapan target realisasi APBD setiap bulannya sesuai sistem aplikasi e-Monep difokuskan dengan realisasi belanja langsung. Namun untuk evaluasi keseluruhan APBD pada setiap OPD akan disandingkan perhitungan realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Aplikasi e-Monep memberikan kemudahan kepada OPD untuk dapat mengupdate data progress realisasi setiap saat atau realtime.
Olehnya, dengan adanya perubahan sistem maka OPD harus membuat pakta integritas untuk mempertegas komitmen kepada Gubernur bahwa target yang ditetapkan dapat direalisasikan.
Lanjutnya menjelaskan, realisasi APBD TA 2019 per 30 April 2019 Rp589.008.071.117 atau sebesar 13.57 persen dari total APBD sebesar Rp4.341.261.096.242.
Realisasi belanja tidak langsung Rp368.671.643.907 atau 15.55 persen dari total belanja tidak langsung Rp2.370.231.766.669. Sementara realisasi belanja langsung Rp220.336.427.210 atau 11.18 persen dari total belanja langsung Rp1.971.029.329.573.
Dikatakan Richard yang juga Sekretaris TEPRA bahwa TEPRA sangat berperan positif untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan realisasi APBD sebagai bahan informasi kepada Gubernur terkait dengan proses pengelolaan keuangan dan proses pengadaan untuk bahan pertimbangan. BOB
