PALU, MERCUSUAR – Anggota DPRD Kabupaten Poso menemui Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura untuk membahas rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Poso ke Pamona, serta menjadikan Poso sebagai Kota Madya, di ruang kerja Gubernur, Rabu (15/5/2024).
“Saya gembira, Ibu Ketua dan teman-teman DPRD Poso sudah datang,” ucap Gubernur.
Ia menyatakan, rencana tersebut merupakan bagian jangka panjang dari upaya untuk mengakselerasi Poso menjadi provinsi baru di masa depan. Menurutnya, Poso sebagai salah satu kabupaten tertua di Sulteng dengan luas wilayah dan 13 kecamatan, memiliki beberapa opsi pemekaran untuk dikaji.
“Karena itu, agar tidak gegabah maka perlu dilakukan dahulu studi kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk menganalisanya dari berbagai perspektif,” terang Gubernur.
Selanjutnya, Gubernur meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terus berkoordinasi dengan BRIDA, terkait penyiapan studi kelayakan pemindahan ibu kota Kabupaten Poso dan pembentukan Kota Madya Poso.
“Saya yakin Poso punya masa depan, dan semoga bisa menjadi provinsi dalam 20 sampai 30 tahun lagi,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Poso, Muhamad Yusuf menekankan rencana tersebut harus dikaji dengan cermat. Ia memprediksi, pemindahan ibu kota kabupaten Poso ke Pamona akan menghambat pelayanan dari beberapa wilayah, yang tidak masuk dalam Kota Madya Poso.
“Masyarakat dari wilayah Poso Pesisir Utara, sebagai contoh kecil, harus bepergian lebih jauh ke Pamona, untuk berurusan di kabupaten induk,” kata Yusuf.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Poso, Sesi Kristina Mareda, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dahri Saleh, serta sejumlah pejabat terkait. */IEA
