PALU, MERCUSUAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulteng menyatakan secara persentase tingkat kemiskinan di Sulteng mengalami penurunan, paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.
Angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat 379,76 ribu, berkurang 15,90 ribu orang dibandingkan angka kemiskinan Maret 2023 yang tercatat 395,66 ribu orang, atau mengalami penurunan 11,77 persen.
“Penurunan angka kemiskinan di sulteng secara persentase tertinggi di Indonesia, dan perlu mendapat apresiasi, karena peran serta pemerintah melalui program bantuan sosial turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Kepala BPS Provinsi Sulteng, Simon Sapary, pada press release berita resmi statistik BPS, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (1/7/2024).
Fenomena sosial ekonomi yang turut memengaruhi penurunan kemiskinan di Sulteng, lanjutnya, adalah perekonomian triwulan I tahun 2024 tumbuh 10,49 persen (Y-on-Y). Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 sebesar 3,15 persen, turun 0,34 persen poin dibandingkan dengan februari 2023.
Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2024 sebesar 119, 13 persen, naik sebesar 16,99 persen dibandingkan NTP Maret 2023. Kenaikan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia. Inflasi Maret 2024 yang relatif terkendali sebesar 3,38 persen (y-on-y), di mana seluruh provinsi mengalami inflasi.
Ia juga menyebutkan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia, seperti harga beras dan lain-lain. Tetapi untuk Sulteng masih terkendali.
Sekretaris Provinsi (Sekpro) Sulteng, Novalina Wiswadewa mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Sulteng, yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pendampingan BPS Provinsi Sulten. Ia berharap, kolaborasi itu bisa semakin meningkat untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulteng.
“Kami atas nama Bapak Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulteng, dan pribadi mengucapkan terima kasih atas penyajian dan pendampingan yang dilakukan BPS, dalam menekan angka kemiskinan di Sulteng,” ujarnya.
Novalina juga mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang menurutnya telah menjaga inflasi di sulteng tetap terkendali, dan diharapkan untuk selalu berkoordinasi untuk mewaspadai kenaikan inflasi, karena masih tersisa enam bulan lagi tahun ini. HAI
