PARIGI, MERCUSUAR – Tujuh fraksi yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) meminta Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu, untuk melakukan evaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Parmout, Elen Nelwan. Bahkan, empat fraksi di antaranya meminta untuk dicopot dari jabatannya sebagai Kadis Kesehatan, karena dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Bahkan, banyak persoalan yang terjadi di OPD tersebut, yang berujung pada persoalan ke penegak hukum. Parahnya lagi, selama proses pembahasan terkait LHP BPK RI perwakilan Sulteng, sudah empat kali diundang oleh Badan Anggaran (Banggar) tidak satupun dihadirinya.
“Kami minta Bupati Parmout melakukan evaluasi terhadap Kadinkes Parmout, karena tidak kooperatif dan dinilai gagal dalam tugasnya selama menjabat, meminta untuk dicopot dari jabatannya dan digantikan pejabat lainya,” jelas Ketua fraksi PDI Perjuangan, Mastulla, saat membacakan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Parmout, terkait Raperda tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parmout 2021, pada rapat paripurna DPRD Parmout, Rabu (29/6/2022).
Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Nasdem dan dua fraksi lainnya, yakni gabungan Fraksi PKB -PKS dan juga Fraksi Hanura, Fraksi Bintang Indonesia dan Fraksi Toraranga, yang meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Parmout, dievaluasi kinerjanya dan dicopot dari jabatannya, karena dianggap tidak kooperatif.
“Karena banyaknya persoalan yang ada di Dinas Kesehatan saat ini dan kami meminta untuk bupati mengganti Kepala Dinas Kesehatan,” ujar Fery Budi Utomo, yang membacakan pendapat akhir Fraksi Nasdem.
Bahkan saat diundang oleh Banggar, pada Rabu pagi pukul 10.00 WITA, untuk meminta penjelasan sejumlah persoalan yang ada di Dinas Kesehatan, kadis hanya mengutus kepala bidangnya dengan alasan kalau saat itu dia sedang menghadiri pemanggilan oleh pihak Polda Sulteng. TIA
