DONGGALA, MERCUSUAR- Ratusan warga Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala berunjukrasa menuntut pembangunan Hunian Tetap (Huntap), yang hingga kini belum terealisasi, Jumat (3/6/2022). Warga memblokade ruas jalan trans Palu-Sabang, dengan membakar ban dan material lainnya, hal itu merupakan buntut kekesalan warga yang selama ini hanya menerima janji penyelesaian Huntap.
Salah seorang warga desa setempat, Warda mengungkapkan, ini merupakan aksi spontanitas warga yang kesal dengan janji-janji pemerintah bahwa akan segera dibangunkan Huntap, namun hingga kini tidak terealisasi.
“Sudah hampir 4 tahun kita di janji-jani terus, kita sudah diusir dari Huntara tapi sampai saat ini tidak buktinya huntap mau dibangun, sementara desa lain sudah ada huntapnya,”ucapnya.
Dia juga mempertanyakan kinerja dari aparat pemerintah desa, yang terkesan tidak memberikan perhatian kepada warganya, khususnya mengenai penyelesaian Huntap.
“Pemerintah dan aparatnya tidak ada memperhatikan masyarakatnya, tidak ada menyelesaikan masalah huntap,”ucapnya.
Informasi yang diperoleh, hingga jumat malam, warga masih memenuhi ruas jalan trans Palu-Sabang di Desa Tompe. Mereka mengancam akan menutup total ruas jalan tersebut, jika belum ada kejelasan pasti mengenai pembangunan huntap di wilayah itu.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah pembangunan hunian tetap (huntap) satelit sebanyak 745 unit untuk korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Huntap akan dibangun di Desa Tompe dan Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng, Rezki Agung yang dihubungi dari Palu, Rabu (13/1/2022), mengatakan pekerjaan fisik ini dilakukan mulai 2021.
“Kesiapan lahan sudah tersedia, kita tinggal melakukan kegiatan konstruksi,” ujar Agung.
Ia mengatakan pembangunan hunian tambahan ini merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan sebagian wilayah Parigi Moutong.
Pada kegiatan konstruksi yang diproyeksikan selesai pada 2022, pemerintah daerah ikut memberikan dukungan dalam pembangunan hunian satelit, skema relokasi mandiri maupun hunian tetap yang dibangun di lahan relokasi. AMR
