PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Kamal Ariansyah menerangkan upaya mendorong penurunan angka kemiskinan di Sulteng harus dilakukan secara bersama-sama, dengan saling berkolaborasi dari berbagai stakeholder terkait.
Ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata dia, saat ini Bappeda sedang berupaya membentuk tim khusus yang dinamakan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Tim tersebut nantinya akan terdiri dari 13 OPD tingkat Provinsi Sulteng, yang dinilai memiliki keterkaitan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Kita libatkan 13 OPD. Jadi istilahnya sekarang kita bekerja bukan lagi intervensi, tapi konvergensi. Nantinya kita rencanakan sekretariatnya di Bappeda Sulteng,” ujar Kamal, baru-baru ini.
TPKD tersebut akan terdiri dari masing-masing perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, Dinas Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dijelaskannya, TPKD akan diresmikan melalui SK Gubernur Sulteng dan fokus kerjanya akan disesuaikan dengan program dan sasaran yang sudah ditetapkan. Tujuan utamanya mengeluarkan Sulteng dari 10 besar peringkat daerah termiskin di Indonesia, sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan persentase kemiskinan di Sulteng mencapai 13,06% (403,74 ribu jiwa) pada periode Maret 2020 hingga September 2020.
“Upaya penanggulangan kemiskinan sebelumnya terkesan jalan sendiri-sendiri. Sekarang harus sama-sama melalui TPKD ini. Nanti pada bulan September kita akan lihat hasil kerjanya, karena BPS akan kembali mengeluarkan data kemiskinan secara nasional,” ujarnya. IEA
