PALU, MERCUSUAR – United Nation Development Programme (UNDP) menyerahkan hasil proyek Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstructive Assistance (PETRA) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng, di salah satu hotel di Palu, Senin (19/12/2022).
Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) proyek PETRA-UNDP. Hadir mewakili Gubernur Sulteng, Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Sulteng, Arfan.
Turut dirangkaikan pada kesempatan itu, sosialisasi Inpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng.
PETRA merupakan respon Pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) yang bekerja sama dengan UNDP, untuk percepatan pemulihan Sulteng pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi tahun 2018 lalu.
Program tersebut pada tahun ini berhasil memulihkan 11 dari 32 target infrastruktur terdampak bencana di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Sebelum serah terima, lebih dulu dilaksanakan verifikasi pada 21-24 September 2022 untuk memastikan kualitas pekerjaan telah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis.
Gubernur melalui Plt Kalak BPBD Sulteng, Arfan berterima kasih dan mengapresiasi hasil-hasil proyek PETRA-UNDP, yang menurutnya sangat membantu pekerjaan pemulihan yang dilakukan pemerintah daerah terdampak, di tengah keterbatasan APBD masing-masing.
“Kami bersyukur, bahwa selama ini dalam upaya pemulihan pascabencana 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berjalan sendiri, tapi telah dibantu berbagai pihak,” ungkap Arfan.
Sejumlah infrastruktur yang telah dipulihkan antara lain RS Anutapura Palu, RS Torabelo Sigi dan Puskesmas Malei Donggala. Pada satuan pendidikan yakni SMPN 1 Labuan, SMPN 3 Sirenja dan SMPN 3 Satap Sindue.
Lalu, infrastruktur ekonomi masyarakat yakni irigasi Jono dan irigasi Tuva, jembatan Tuva dan Pasar Omu yang semuanya berada di Sigi, dan pasar Sibado di Donggala.
Arfan menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota penerima bantuan, untuk tidak hanya pandai menggunakan tapi harus bisa menjaga dan merawat apa yang telah dibantu.
“Pemerintah Kabupaten dan Kota selaku penerima bantuan agar memasukkan anggaran pemeliharaan dan perawatan dalam APBD masing-masing, supaya infrastruktur tersebut dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,” pesan Arfan.
Selanjutnya, terkait adanya Inpres nomor 8 tahun 2022, diharap dapat memantik semangat dan kolaborasi untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulteng yang telah resmi diperpanjang hingga 2024.
“Semoga momentum ini jadi awal yang baik untuk meningkatkan kerja cepat dan kerja sama kita dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju, serta tangguh bencana,” harap Arfan. */IEA
