MOROWALI, MERCUSUAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Morowali baru saja menggelar peresmian dan pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, pada Senin (30/9/2024).
Namun, suasana pelantikan berubah sedikit memanas, ketika salah seorang Anggota DPRD Morowali, Putra Bonewa, tiba-tiba berbicara dalam sidang tentang keinginan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Pimpinan, beri saya kesempatan bicara, saya punya hak imunitas. Saya minta kepada rekan-rekan DPRD untuk segera dibentuk Pansus terkait hal ini,” teriak Putra Bonewa, Kader Partai Perindo dalam sidang.
Kuat dugaan, Pansus yang dimaksud Putra Bonewa yakni persoalan pembelian mobil mewah untuk keperluan Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali di Jakarta, dan pembelian Mess Pemda di Kota Palu yang diduga tidak sesuai dengan mata anggaran.
Sontak saja, pernyataan Putra Bonewa menuai reaksi dari undangan yang hadir di Ruang Sidang. Tidak ingin agar pernyataan Putra Bonewa berlarut-larut, sidang yang kala itu dipimpin Herdianto Marzuki segera ditutup. Sebelum menutup sidang, Herdianto terlihat berkali-kali menginterupsi Putra Bonewa.
“Haknya bapak kita tidak halangi, tapi forum ini kita sudah tutup. Adapun poin yang disampaikan tadi, sudah pernah disampaikan pada saat paripurna sebelumnya. Jadi biarkan ini berproses, nanti dibahas pada tempatnya,” ucap Herdianto Marzuki, sekaligus mengakhiri dan menutup perdebatan tersebut.
Pj. Bupati Morowali, Yusman Mahbub, memberikan tanggapan terhadap aksi Putra Bonewa dalam sidang. Menurutnya, pertemuan itu adalah forum paripurna terhomat dengan agenda pelantikan pimpinan dan PAW DPRD Morowali.
“Kita hargai forum, ini bukan forum debat. Saya sangat sesalkan tindakan tadi (Putra Bonewa) tidak jaga etika dalam forum persidangan yang sakral ini,” ujar Yusman kepada sejumlah wartawan.
Ia mengatakan, saat ini DPRD baru pembentukan alat kelengkapan, sebagaimana yang telah disampaikan pimpinan sidang dalam sidang paripurna pelantikan pimpinan DPRD dan PAW anggota DPRD Morowali.
Menurutnya, jika ada kesalahan dari Pemkab Morowali, ada ruang tersendiri melalui Badan Anggaran (Banggar).
“Dari situlah ada hak-hak DPRD. Bahkan jika memang ada kesalahan besar Pemda, ada kejaksaan dan kepolisian melakukan proses hukum. Tapi tidak pada posisi memojokkan, seperti tadi di Paripurna yang konteksnya berbeda. Jadi, silakan sampaikan nanti pada saat itu, tidak pada posisi Paripurna. Ini saya tidak terima sebagai Pemda Morowali. Sekali lagi, etika dalam forum persidangan tidak dijaga yang bersangkutan,” cetus Yusman. INT
