Wabup Soroti Pembangunan Dermaga di Tinombo

FOTO WABUP PARMOUT TINJAU - Copy

PARMOUT, MERCUSUAR- Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parmout), H Badrun Nggai menyoroti pembangunan dua dermaga di Tinombo, yakni pembangunan galangan kapal tradisional dan dermaga sandaran kapal ambulance.

Untuk pembangunan galangan kapal tradisional, Wabup menyoroti terkait belum ada pergerakan pengerjaan, hingga memerintahkan Inspektur Inspektorat untuk menanyakan kepada Kepala OPD terkair soal pengerjaannya. Bahkan ia menyatakan jika tidak ada pergerakan pengerjaan, akan memberhentikan pengerjaan dermaga itu.

Sementara dermaga sandaran kapal Ambulance, Wabup meminta untuk dipasang papan nama proyek dan time schedule proyek agar lebih muda mengawasi dan mengatahui capaian pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan Wabup saat melakukan peninjauan sejumlah pembangunan infrastruktur tahun anggran 2019 di Parmout, akhir pekan lalu. 

Wabup yang didampingi Inspektur Inspektorat, Sakti Lasimpala; Kepala Dinas Kesehatan, dr Revi J Tilaar; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adrudin Nur dan Kabag Pemerintahan Umum Setdakab, Ponco Nugroho itu, juga meninjau pengerjaan pagar Kantor Camat Ampibabo dan pembangunan Puskesmas Kecamatan Kasimbar. Selain itu, pengerjaan pembangunan alat instalasi pengolahan limbah (IPAL) di Puskesmas Sigenti di Kecamatan Tinombo Selatan dan Puskesmas Sidoan, pembangunan rumah jabatan (Rujab) Camat Sidoan, serta pengerjaan Rujab Camat Tinombo.

Pengerjaan pagar Kantor Camat Ampibabo yang sudah mencapai 48 persen, Wabup juga menghimbau dipasang papan nama proyek dan time schedule proyek, agar lebih muda diawasi.

“Saya berharap Camat juga ikut mengawasi pengerjaan tersebut,” tuturnya. 

Wabup berharap agar  kepala OPD yang ada pengerjaan infrastruktur untuk mengawasi pengerjaannya, karena pembangunan itu dari bulan Agustus sampai Desember. “Jadi saya minta pengerjaannya sebelum Desember sudah rampung,” tandas Wabup.

Olehnya ia menimbau agar pengerjaannya cepat dan tepat serta ada kerjasama yang baik antara kepala OPD dan pekerja lapangan, karena pemkab ingin mempertahan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). TIA

 

Pos terkait