PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Ma’mun Amir memberikan apresiasi terhadap penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) dan perguruan tinggi di Sulteng.
MoU tersebut ditandatangani antara BPKP bersama Bupati Poso, dr. Verna Gladis Mery Inkriwang, Bupati Parigi Moutong yang diwakili Wakil Bupati, H. Badrun Nggai, Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Muhammad Rizal, serta Rektor Universtas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Amar, dirangkaikan penyampaian hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (11/4/2023).
Dalam sambutannya, Wagub berpesan kepada Pemerintah Daerah agar pengelolaan anggaran dapat lebih baik. Selain itu, kepada Rektor Untad Wagub berpesan agar dapat mempersiapkan kader-kader terbaik yang potensial, untuk diproyeksikan menjadi pemimpin daerah ke depan.
Saat ini, kata Wagub, Pemerintah Provinsi Sulteng sedang melakukan studi terkait pemekaran wilayah, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Prediksi saya dengan Pak Gubernur, Sulawesi Tengah bisa dimekarkan menjadi empat yakni rumpun Tolitoli, rumpun Kaili, rumpun Sintuwu Maroso dan rumpun Banggai Raya. Untuk itu, kami persiapkan dasar dan pondasinya agar generasi ke depan yang dihasilkan Rektor, dapat menjadi pegawai yang andal,” sebut Wagub.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Evenri Sihombing mengawali sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulteng dan seluruh jajaran karena telah memfasilitasi penyelenggaraan kesepakatan tata kelola yang lebih baik, dan penyampaian hasil-hasil evaluasi penyelenggaraan perencanaan.
Diharapkan, tata kelola daerah lebih baik termasuk penyelenggaraan pendidikan di Universitas yang lebih baik dan akuntabel.
“Kegiatan ini bukanlah awal, tetapi adalah langkah yang paling mendasar untuk membangun Sulawesi Tengah ke dalam tata kelola yang lebih baik. Demikian pula dengan kerja sama tidak hanya berakhir di atas kertas,” ujarnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Raden Suhartono berharap dengan anggaran terbatas pemerintah agar memprioritaskan program kegiatan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
“Juga dibutuhkan evaluasi, apakah anggaran tersebut sinkron dengan pusat dan daerah, dengan harapan provinsi Sulawesi Tengah semakin meningkat dan maju dari provinsi lainnya,” tegas Raden. */IEA
