PALU, MERCUSUAR – Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, atas perhatian pada pengentasan ketertinggalan dan kemiskinan, utamanya terkait pengentasan status tertinggal pada tiga daerah, yakni Kabupaten Sigi, Donggala dan Tojo Unauna (Touna).
Hal itu disampaikan Wapres, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dirangkaikan Deklarasi Minimal 25 Kabupaten Entas Daerah Tertinggal tahun 2024, di salah satu hotel di Palu, Selasa (3/10/2023).
“Saya mengapresiasi upaya serius terkait pengentasan ketertinggalan dan kemiskinan, yang dilakukan Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tojo Unauna, sehingga dapat terentaskan dari ketertinggalan,” kata Wapres.
Ia berharap, keseriusan tersebut dapat diikuti oleh para Pemimpin Daerah di provinsi lain, yang masih memiliki daerah tertinggal.
Terkait hal itu, Wapres meminta para Kepala Daerah untuk memprioritaskan pengentasan daerah ketertinggalan, sedikitnya 25 kabupaten tertinggal, sesuai target RPJMN 2020–2024.
“Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan mengupayakan semaksimal mungkin,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Wapres turut memberikan piagam penghargaan kepada Pemprov Sulteng, yang diterima langsung Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, terkait upaya pengentasan ketertinggalan di daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2022 tiga daerah yakni Sigi, Donggala dan Touna dinyatakan telah keluar dari status daerah tertinggal. Selain itu, ia juga menyampaikan pihaknya menargetkan nol desa tertinggal pada tahun 2024, dari sebelumnya berjumlah 151 desa.
Rusdy Mastura juga menyampaikan harapan kepada Wapres, agar memberikan dukungan pada upaya untuk mencapai target tersebut.
Upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Sulteng, ungkap Rusdy, di antaranya penempatan dokter dalam program Nusantara Sehat di desa tertinggal, alokasi guru sesuai kebutuhan setiap daerah, serta pemberian insentif daerah, khususnya untuk finansial dan nonfinansial bagi guru daerah tertinggal.
“Membangun sekolah baru atau penambahan ruang kelas baru, dan sekolah cabang di daerah-daerah yang jauh dari sekolah pusat,” kata Rusdy.
Selain itu, program PAUD bergerak sebagai opsi layanan pendidikan dasar kepada anak-anak di daerah yang tidak memiliki akses ke PAUD, bantuan buku bagi perpustakaan atau pojok baca desa, program akses internet di desa melalui smart village, penyediaan akses listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik lewat kerja sama dengan swasta, pembangunan pasar permanen, dan pembangunan BTS baru untuk mengurangi area blank spot.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, A. Halim Iskandar menyampaikan, mulai tahun ini hingga periode pembangunan jangka menengah berikutnya, upaya pemerintah pada percepatan pembangunan daerah tertinggal akan dijalankan melalui beberapa program.
Di antaranya, penguatan asimetri pembangunan berbasis data dan rekomendasi lokal, juga sesuai masalah dan potensi setempat, serta penggunaan data pemanfaat by name by address. Selanjutnya, penguatan gotong royong kelembagaan lintas Kementerian dan Lembaga, serta sinergi dengan pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan pers lokal maupun nasional.
“Ketiga, koordinasi regulasi perencanaan belanja pada anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar lebih cepat dan efektif diimplementasikan di lapangan,” ucap Halim.
Ia melanjutkan, secara khusus menjalankan pendekatan pembangunan kolaboratif yang khas bagi masyarakat, budaya, dan kondisi fisik daerah tertinggal, di Wilayah Pulau Papua.
“Sehubungan dengan strategi baru tersebut, muncullah urgensi Rapat Koordinasi Nasional Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023. Kolaborasi antarkementerian dan lembaga, Pemda, akademisi, tokoh masyarakat, serta pers hendak menghasilkan strategi baru percepatan pembangunan daerah tertinggal,” pungkas Halim. IEA
