BUNGKU, MERCUSUAR – Wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan, menjadi program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, di masa jataban Bupati Morowali, Taslim.
Hal itu disampaikan Bupati Morowali, Taslim dalam agenda rapat paripurna DPRD Morowali terhadap jawaban bupati, atas pandangan umum anggota fraksi, atas nota keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, serta pendapat akhir bupati atas dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (21/10/2021).
“Kita semua sangat mengetahui, dua kecamatan kita di daerah kepulauan memiliki banyak permasalahan, dan hal itu menjadi kendala pengentasan kemiskinan,” ujar Taslim.
Menurutnya, pembangunan akses berupa jalan lingkar Pulau Menui dan Pulau Paku, adalah upaya pemda, untuk membuka akses, sehingga kendala geografis dan infrastruktur dapat teratasi.
“Demikian dengan program penyediaan listrik, air bersih, termaksud penyediaan rumah layak huni,” tambahnya.
Lebih lanjut Taslim menegaskan, seluruh program pemerintah daerah yang bersandar pada visi sejahtera bersama, seluruhnya berbasis pada data kemiskinan yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemisinan (TNP2K).
“Program dua ribu rumah layak huni yang difokuskan di daerah kepulauan, didasarkan pada data yang menunjukkan, di dua kecamatan di daerah kepulauan yakni Bungku Selatan dan Menui Kepulauan adalah kecamatan yang tertinggi angka kemiskinannya,” ujarnya.
Dengan demikian kata dia, jika ada anggapan bahwa program penyediaan rumah layak huni di daerah kepulauan tidak didasarkan atas data kemiskinan, maka hal itu sangat keliru.
Untuk program pembangunan air bersih di wilayah kepulauan, merupakan program yang sudah termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai bentuk komitmen bupati dan wakil bupati dalam merealisasikan visi-misi kepala daerah.
Hal tersebut, sejalan dengan evaluasi permasalahan infrastruktur pelayanan dasar, bahwa wilayah kepulauan menjadi prioritas, khususnya infrastruktur air bersih.
Di sisi lain menurut Taslim, hal itu bukan berarti pemerintah terkesan melupakan wilayah daratan. Namun karena di dalam penyelesaian permasalahan pembangunan, perlu adanya prioritas di dalam perencanaan pembangunan.
“Adapun wilayah daratan tetap mendapat perhatian pemerintah, dalam melakukan pembangunan infrastruktur,”jelasnya.
Selain infrastuktur, kebutuhan listrik di wilayah kepulauan telah menjadi prioritas pemerintah, dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Hal itu ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur listrik di wilayah kepulauan, yang terintegrasi dengan daratan maupun penyediaan listrik tenaga surya terintegrasi. INT
