TANAMODINDI, MERCUSUAR – Rencana pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi kembali dimatangkan, dimana lokasi ini menggabungkan beberapa pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kelurahan Talise dan Kelurahan Tondo berdasarkan penentuan lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sulteng, sehingga master plan yang disusun Pemerintah Kota Palu bukan saja untuk Pembangunan Huntap, namun termasuk rencana tapak yang akan dilengkapi kawasan bisnis serta pusat pemerintahan Kota Palu kedepan.
“Dalam rencana tapak atau site plan bukan hanya diperuntukan hunian untuk penyintas tetapi dilengkapi toko-toko sebagai ruang bisnis,” demikian dikatakan, Wali Kota Palu, Hidayat, saat memimpin rapat koordinasi pemanfaatan lahan pembangunan huntap, Kamis (27/6/2019.
Hidayat menjelaskan, kawasan cepat tumbuh di Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore berada di lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikuasai sejumlah perusahaan, namun sebagian lahan tersebut sudah dibebaskan untuk kepentingan kebencanaan.
Pemanfaatan lahan untuk pembangunan huntap di dua kelurahan tersebut dibagi menjadi tiga lokasi dengan luas keseluruhan 481,65 hektare untuk kebutuhan sekitar 7.000 hunian.
“Penyediaan ruang bisnis di kawasan itu akan dikelolah pemegang HGB, artinya pemegang HGB diberi kesempatan melakukan kegiatan bisnis guna menunjang ekonomi daerah,” ujar Hidayat.
Sehingga tidak semua hak pemegang HGB yang diminta Pemkot, namun hanya sekian persen dan mereka diberi hak turut berpartisipasi dan mengelola kegiatan bisnis yang didalamnya.
Di kawasan itu, kegiatan konstruksi bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang direkomendasikan pemerintah setempat sedang berjalan, serta terdapat pembangunan Huntap dari Pemkot Surabaya dan anggota APEKSI lainnya.
Pembangunan tahap pertama sebanyak 1.000 unit, tahap kedua 500 unit di Kelurahan Duyu, termasuk 11 unit bantuan huntap Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Tondo.
“Kami berhadap kawasan ini menjadi kawasan elit, karena di dalamnya bukan hanya dibangun hunian tetapi ada fasilitas penunjang lainnya,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri enam dari tujuh perusahaan pemegang HGB, guna membangun kesepakatan bersama, termasuk sejumlah intansi terkait untuk mendukung kegiatan konstruksi pembagunan hunian untuk korban bencana. ABS
