PALU, MERCUSUAR – Pemerintah menilai masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman tenaga kerja illegal ke luar negeri perlu mendapatkan perhatian. Para tenaga kerja yang dikirimkan tersebut biasanya dijadikan sebagai budak bahkan dianiaya.
Menindak lanjuti amanah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO mulai dari pusat hingga daerah.
Tak terkecuali Polda Sulawesi Tengah, Satgas TPPO dibentuk, Brigjen Pol Hery Santoso selaku Wakapolda Sulteng sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) TPPO.
“Kasatgas TPPO dibantu dua Wakasatgas yaitu Dirreskrimum dan Dirbinmas Polda Sulteng” kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono dalam siaran persnya, Selasa (13/6/2023).
“Satgas TPPO Polda Sulteng dibentuk sejak tanggal 6 Juni 2023. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasatgas atau Wakasatgas dibantu 8 Subsatgas,” ungkapnya.
Kabid Humas menambahkan 8 Subsatgas dimaksud adalah Subsatgas Pencegahan, Subsatgas Intelijen, Subsatgas Rehabilitasi dan Kesehatan, Subsatgas Rehabsos, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Subsatgas Pengembangan Norma Hukum, Subsatgas Penegakkan Hukum, Subsatgas Kerjasama dan Koordinasi, serta Subsatgas Humas,” jelas Djoko Wienartono.
Masih kata Kabid Humas, berdasarkan kasus yang pernah ditangani oleh Polri, modus perdagangan orang di Indonesia adalah penyalahgunaan dokumen perjalanan, Penipuan lowongan kerja, pemanfaatan celah perbatasan, magang palsu dan eksploitasi seksual.
Cara bertindak (CB) Satgas menurut Kabid Humas ada empat, pertama secara Preemtif yaitu melakukan sosialisasi masyarakat local yang merupakan kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait. Kedua, secara Preventif melakukan antisipasi jalur perlintasan, koordinasi dengan Disnaker, BP3MI, pihak Imigrasi dan melakukan patrol siber. IKI
