BESUSU TENGAH, MERCUSUAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, melakukan pertemuan dengan Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Senin (26/1/2026), guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan, stabilitas wilayah, dan perlindungan hukum di Sulawesi Tengah.
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Sopian serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Putu Dharmayasa ini menegaskan komitmen bersama untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Rakhmat Renaldy menekankan peran strategis TNI dalam menjangkau wilayah hingga pelosok desa, sehingga sinergi diperlukan agar program-program hukum negara dapat dipahami dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keterlibatan lintas sektor penting agar pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban dan keamanan wilayah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas implementasi KUHP dan KUHAP nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan penekanan pada pentingnya koordinasi antarlembaga agar penerapannya efektif dan selaras di lapangan.
Selain itu, disampaikan pula capaian Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Sulawesi Tengah yang telah berdiri di seluruh desa dan kelurahan. Posbankum diharapkan memperluas akses keadilan dan mendorong penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan humanis.
Pangdam XXIII/Palaka Wira menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan TNI mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas serta perlindungan hukum di Sulawesi Tengah.
Pertemuan ini menjadi langkah penguatan kerja sama kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Kodam XXIII/Palaka Wira dalam mewujudkan daerah yang aman, tertib, dan berkeadilan. */JEF
Kemenkum Sulteng–Kodam XXIII Perkuat Sinergi Hukum
