Personel Biro SDM Polda Sulteng saat berfoto bersama usai kegiatan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Torabelo Polda Sulteng (23/2/21). FOTO: KIRIMAN SDM POLDA SULTENG
PALU, MERCUSUAR – Tiga Satuan Kerja (Satker) dan delapan Satuan Wilayah (Satwil) Polda Sulteng melaksanakan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Torabelo Polda Sulteng (23/2/21).
Kegiatan pencanangan di pimpin Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Heri Santoso. Kegiatan diikuti tiga satker 3 Satker Polda yaitu Itwasda, Biro SDM dan Dit Lantas. Sementara delapan Satwil jajaran Polres yaitu Polres Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Morowali Utara, Tojo una una dan Polres Banggai.
Kegiatan ini juga di hadiri para Pejabat Utama Polda Sulteng serta undangan dari dinas dan instansi terkait. Untuk para Kapolres dilaksanakan melalui zoom meeting di wilayah masing masing.
Wakapolda Sulteng menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk tekad dan komitmen bersama untuk menjadikan Polda Sulawesi Tengah menjadi zona yang berintegritas.
Kemudian, 11 unit kerja yang telah ditetapkan membangun zona integritas WBK/WBBM segera membuat rencana aksi disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (PAN RB) No 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi dan Pemerintah.
Mengakhiri sambutannya Brigjen Heri Santoso mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan predikat zona integritas WBK/WBBM.
Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Sulteng Kombes Pol Mahedi Surindara menyampaikan, Biro SDM Polda Sulteng berkomitmen untuk membangun zona integritas dengan mengoptimalkan enam komponen pengungkit zona integritas WBK/WBBM. Yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik di Biro SDM.
“Kami juga membangun sistem online dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk survei tentang indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan Biro SDM dalam hal ini tentang pelaksanaan penerimaan anggota Polri danPelaksanaan Assessment Center yang kedepan akan melibatkan jabatan di luar Polri,”ungkapnya.
“Harapannya disamping untuk meraih predikat zona integritas WBK/WBBM secara konkret tentunya outputnya adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat”, tutup Mahedi. IKI
