TOLITOLI, MERCUSUAR – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tolitoli didatangi masyarakat pendemo terkait sertifikat tanah tahun 2017 yang belum diserahkan 100 persen.
Sertifikat tersebut merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang totalnya 9.150 bidang tanah yang tersebar di Kecamatan Galang dan Kecamatan Dondo. Puluhan masyarakat yang menuntut sertifikat tanah agar diserahkan tersebut, sebagian besar berasal dari Desa Melangga, Desa Tende, Desa Bajugan, Kecamatan Galang. Mereka sebelumnya melakukan aksi di depan kantor BPN didampingi para kades masing-masing kemudian menuju kantor DPRD Tolitoli.
“Sebagian besar sertifikat tanah berasal dari PTSL program Presiden Jokowi itu belum sepenuhnya diserahkan ke masyarakat. Malah ada ada juga program redis,” ujar Kepala Desa Tende, M Hafid, di kantor DPRD Tolitoli, Rabu (26/7/2018).
Menurut Hafid, sekira 300 bidang yang menjadi target untuk PTSL tahun lalu milik masyarakat di desanya hingga kini belum diserahkan. Padahal kegiatan PTSL tersebut dinyatakan tuntas berdasarkan anggaran sebesar Rp4 miliar di BPN
Pihak BPN yang hadir dalam rapat dengar pendapat untuk menyikapi tuntutan maayarakat sempat kelabakan saat dicecar puluhan pernyataan yang dilontarkan para pendemo dan para anggota DPRD asal partai Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PKB dan Nasdem.
Pihak BPN didesak segera menerbitkan sertifikat tanah masyarakat, baik yang bersumber dari PTSL, Redis maupun yang dimohon oleh perorangan.
Karena sepengetahuan Ketua DPRD Tolitoli, Andi Ahmad Syarif, untuk PTSL tahun lalu penyerahan sertifikat milik masyarakat di Tolitoli perlaksanaannya sudah pernah dilakukan secara simbolis beberapa bulan silam, namun herannya masih ada yang belum tuntas 100 persen.
“Kami berharap permintaan masyarakat atas haknya harus diseriusi karena hal ini merupakan nawacita dari presiden RI,” tandasnya. LAN
