TOJO UNAUNA, MERCUSUAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulteng menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2023, di salah satu hotel di Ampana Kota, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Senin (10/4/2023).
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Jamrin bersama anggotanya, Ketua Bawaslu Touna, Abas bersama para stafnya, para Mahasiswa, para pelajar SMAN 1 Ampana Kota, serta para calon anggota DPRD Touna, dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng mengatakan pengawasan partisipatif merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu provinsi hingga Bawaslu kabupaten dan kota.
“Tujuannya, dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahapan Pemilu tahun 2024 mendatang,” kata Jamrin.
Pengawasan partisipatif tersebut, lanjutnya, merujuk pada indeks kerawanan di Pemilu 2024 mendatang. Karena provinsi Sulteng menempati urutan kelima indeks kerawanan.
Selain itu, merujuk kepada penanganan Pilkada 2020 yang lalu, pelanggaran yang terbanyak di Sulteng adalah terutama pelanggaran ASN sebanyak 92 kasus yang ditangani oleh Bawaslu Sulteng, termasuk Bawaslu kabupaten dan kota.
“Di Pemilu 2019 lalu, ada 24 kasus pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Sulteng, termasuk Touna. Itu ada dua kasus, salah satunya adalah Kepala Desa (Kades) dan satunya politik uang,” terangnya.
Selain itu, Bawaslu juga mampu mengembalikan hak suara dari salah seorang anggota DPRD yang tadinya yang sudah ditetapkan sebagai yang memeroleh kursi, tetapi ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, yaitu pengelembungan suara.
“Merujuk dari peristiwa-peristiwa seperti ini,maka pengawasan partisipatif itu sangat penting dan sangat strategis untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat,” tegas Jamrin.
Ia mengakui, Bawaslu Sulteng tidak akan mampu melakukan seluruh pengawasan terhadap tahapan Pemilu, karena jumlah DPT mencapai 2 juta lebih, sementara pengawas Pemilu yang ada di Sulteng berjumlah 8.889 orang mulai dari provinsi sampai tingkat pengawas PPS.
Maka solusi yang dibangun Bawaslu, adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, dan memberikan masukan kepada Bawaslu dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu, dalam rangka melakukan pencegahan pelangaran Pemilu.
Sementara Ketua Bawaslu Touna, Abas mengatakan para perwakilan ormas, mahasiswa, pelajar SMK dan SMA secara langsung ikut membantu Bawaslu dalam hal pengawasan di dalam tahapan-tahapan Pemilu 2024 mendatang.
“Karena Bawaslu itu sangat kurang personelnya, sementara letak geografis Touna ini cukup luas,” kata Abas.
Dengan banyaknya titik kegiatan nanti, lanjutnya, Bawaslu membutuhkan informasi terkait kegiatan dugaan pelanggaran di daerah-daerah yang dimaksud.
“Saya berharap kepada masyarakat, dengan diadakannya kegiatan ini betul-betul bisa membantu Bawaslu dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu selanjutnya,” tandas Abas. */PAR
