TOUNA, MERCUSUAR – Angka kemiskinan di Kabupaten Tojo Unauna (Touna) meningkat berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, serta menduduki peringkat ke13 dari 13 kabupaten/kota di Sulteng.
Olehnya, Kabupaten Touna telah menargetkan menurunkan angka kemiskinan 7 sampai 8 persen pada akhir tahun 2019.
Demikian diungkapkan oleh Asissten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Touna, Burhanuddin Lahay S.Ag M.Si saat membuka rapat koordinasi (Rakor) tim koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I tahun 2019 di ruang rapat kantor Bupati Touna, Kamis (11/4/2019).
Kondisi angka kemiskinan tersebut, lanjutnya, merupakan cermin untuk segera membenahi diri. Namun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lain, penurunan kemiskinan di Touna adalah hal yang mustahil.
“Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dan komitmen dari segenap pihak untuk bersama-sama melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Touna,” imbaunya.
Komitmen tim TKPKD Touna dalam hal pengentasan kemiskinan, lanjut Asisten II, diantaranya memperhatikan peran TKPKD khususnya pada koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan, menyusun program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan.
Kemudian, memberi informasi umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan PKH, mensinergikan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD di provinsi maupun di kabupaten/kota. “Meningkatkan kapasitas tim teknis TKPKD dalam perencanaan penganggaran program penanggulangan kemiskinan serta pemantauan pelaksanaan, menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi untuk memantapkan basis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah dan penetapan sasarannya dan juga meningkatkan kerjasama lintas OPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan kepada pemangku kepentingan lain untuk mengkonsolidasikan program dan memobilisasi dana bagi tujuan penanggulangan kemiskinan didaerah melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diwilayah Kabupaten dengan memperhatikan basis data terpadu dari TNP2K dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan didaerah,” terangnya. DEL
