Kesetaraan Gender Memperkuat Pengurangan Kemiskinan

Suasana pelatihan penyusunan GAP dan GBS, di ruang pertemuan kantor Bupati Touna, Selasa (25/6/2024). FOTO: IST.

TOJO UNAUNA, MERCUSUAR – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tojo Unauna (Touna), Alimudin Mohammad membuka secara resmi kegiatan pelatihan penyusunan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), di ruang pertemuan kantor Bupati Touna, Selasa (25/6/2024).

Dalam sambutannya, Sekkab mengatakan pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memeroleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama, di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengaruh Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

“Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang mengurangi kemiskinan secara efektif,” kata Sekkab. 

Menurutnya, semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

“Untuk itu, perlu dilakukan proses perencanaan dan penganggaran responsif gender setiap perangkat daerah, melakukan analisis gender di antaranya dengan metode gender analisis pathway, dan menerjemahkan hasil analisa tersebut ke dalam dokumen perencanaan atau gender budget statement, yang merupakan dokumen resmi yang perlu dilampirkan pada RKA,” terangnya.

Terkait penyusunan GAP dan GPS, lanjutnya, perlu ketersediaan data terpilah yang lengkap dan tercatat dengan baik, yang sangat dibutuhkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, perlu mulai melakukan pencatatan dan pendataan dengan terpilah, untuk mendukung kelengkapan data OPD.

“Proses ini tidaklah sederhana, karena basis perencanaan responsif gender ini menggunakan data gender yang belum tentu dimiliki oleh OPD. Olehnya itu, melalui pelatihan GAP dan GBS ini, saya berharap agar masing-masing OPD dapat melampirkan GAP dan GBS dalam penyusunan RKA, terhadap kegiatan prioritas unit kerja masing-masing OPD,” pesan Sekkab. */PAR

Pos terkait