BANGGAI, MERCUSUAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai bergerak cepat dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
Hal itu ditandai dengan penyerahan secara serentak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB-P2, kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa (Kades) melalui Camat, di Graha Pemda Bangai, Rabu (7/2/2024).
Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Banggai, Damri Dayanun mengatakan Camat bersama Lurah dan Kades memiliki peran penting dalam meningkatkan pembayaran PBB.
“Dengan diserahkan langsung SPPT di awal tahun ini, diharapkan di akhir Desember 2024 nanti bisa terealisasi 100 persen,” kata Damri.
Sementara itu, Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka mengatakan sangat mengapresiasi upaya Bapenda dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak.
Rendahnya capaian realisasi PBB di wilayah perkotaan, kata Amirudin, menjadi salah satu catatan. Ia mengungkapkan, di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan dan Luwuk Utara, realisasi PBB masih di bawah 80 persen.
“Saya berharap segera dicarikan solusi. Apa penyebabnya, apakah obyeknya yang bermasalah, atau subyeknya, tolong dikoordinasikan dengan Bapenda,” pesan Amirudin.
Ia juga berharap, kemudahan sistem pembayaran PBB melalui kerja sama dengan sejumlah bank, dapat mengoptimalkan capaian realisasi PBB tahun ini.
“Saya berharap, tahun 2024 ini bisa tercapai 100 persen,” tandas Amirudin.
Pada kesempatan itu, Bapenda Banggai juga menyerahkan sebanyak 3.902 lembar SPPT PBB-P2 kepada ASN melalui para Kepala Perangkat Daerah. Hal tersebut merupakan inovasi dari Bapenda, yang diberi nama Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu Bagi ASN (BAPANTAU ASN).
Jumlah SPPT yang dibagikan itu meningkat hingga 100 persen dibanding saat pertama kali diluncurkan pada Agustus 2022 lalu. BAPANTAU ASN menjadi program yang mendukung upaya pencegahan korupsi, melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inovasi tersebut, mendapatkan nilai 100 dari KPK, serta menjadi salah satu program yang lolos pada IGA Awards.
Bapenda Banggai mencatat, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi PBB sebesar 6,56 persen dibanding 2022. Realisasi PBB tahun 2023 tercatat Rp9,77 miliar atau 70,86 persen dari target. Sedangkan tahun 2022, realisasinya sebesar Rp9,17 miliar.
Sementara itu, PAD Kabupaten Banggai pada tahun 2023 tercatat Rp234,89 miliar atau terealiasasi sebesar 98,11 persen. PAD tersebut tumbuh 11 persen dari tahun 2022 yang berjumlah Rp211,62 miliar. */PAR
