LUWUK, MERCUSUAR – Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Abdullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD, melalui strategi nasional pencegahan korupsi, yang dilaksanakan di ruang rapat khusus Kantor Bupati Banggai, secara virtual (zoom meeting), Kamis (8/9/2022).
Rakornas yang diselenggarakan oleh KPK RI bersama Mendagri itu mengusung tema “Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan”, yang digelar di Gedung Merah Putih, Kantor KPK RI di Jakarta.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, dan Inspektur Jendral Kemendagri RI, Tomsi Tohir Balaw, yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah propinsi, kabupaten/kota, pimpinan BUMD di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata mengatakan, sesuai dengan Petaruran Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
“BUMD harus dikelola dengan baik, komisaris jangan lebih besar dari direksinya,” kata Alexander.
Alexander juga berharap, komitmen para BUMD dan pihak terkait dapat mencegah tindak pidana korupsi dan pidana lainnya, dan diharapkan dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) daerah dengan baik dan efektif.
Sementara Itjen Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan, agar setiap kepala daerah untuk segera memperbaiki managemen pada BUMD yang ada di daerah masing-masing,serta membentuk tim pengawasan nasional, berkoordinasi dan melaporkannya ke pemerintah, dan yang paling terpenting adalah meningkatkan sumber daya manusianya.
“Diharapkan ke depannya agar BUMD tidak merugi, dan diharapkan BUMD diawasi oleh orang-orang yang berkualitas dan Kompeten,” tegas Itjen Kemendagri.*/PAR
