BANGGAI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2025, sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai tahun 2026, di salah satu hotel di Luwuk, Senin (17/3/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka menyampaikan perencanaan pembangunan daerah harus berbasis pada prinsip ‘money follow program’, artinya hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang akan mendapatkan alokasi anggaran.
Ia menegaskan hal itu bukan sekedar program yang bersifat umum, atau pencapaian prioritas pembangunan saja, akan tetapi memerlukan koordinasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan program prioritas di setiap sektor.
“Perencanaan pembangunan mengacu pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, dijadikan salah satu acuan dan visi-misi Gubernur Sulteng,” kata Amirudin.
Amirudin menekankan, selaku pemangku kepentingan melakukan sinergi pengendalian inflasi melalui kerja sama daerah, untuk mengurangi kesenjangan wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa guna menciptakan ekonomi yang inklusif.
“Efisiensi dalam pengelolaan anggaran melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal, dalam rangka memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Perangkat daerah harus fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas setiap Rupiah yang dibelanjakan,” terangnya.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Moh. Ramli Tongko memaparkan delapan rancangan prioritas pembangunan daerah yang menjadi perhatian dalam rancangan RKPD, di antaranya pembangunan manusia unggul, berbudaya dan berdaya saing, peningkatan ketahanan pangan daerah menuju Banggai swasembada pangan, mengembangkan sarana prasarana konektivitas, pelayanan dasar, TIK, dan transformasi digital.
“Selain itu pembangunan wilayah dan desa yang merata dan berkeadilan, penataan ruang, ketahanan ekologi, adaptasi dan mitigasi bencana, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi, keunggulan lokal dan pemanfaatan teknologi, optimalisasi pemanfaatan potensi pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan reformasi birokrasi,” tutur Ramli.
Selanjutnya, para Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Banggai menyampaikan pokok-pokok pikiran, dan dilanjutkan dengan desk FPD, yang bertujuan untuk membahas secara lebih rinci berbagai usulan dan aspirasi yang telah dihimpun.
Pada hari pertama, desk tersebut difokuskan pada pembahasan usulan reses DPRD, yang berisi berbagai masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan. Sementara itu, agenda desk pada hari berikutnya akan berfokus pada pembahasan usulan yang berasal dari hasil Musrenbang. */PAR
