PALU, MERCUSUAR – Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) menggelar Workshop Promosi Inisiatif Pengelolaan Rumput Laut kepada para pihak pada Jumat (27/2/2026) di Cafe YOLKS, Jalan Wolter Monginsidi. Kegiatan ini menjadi forum diseminasi hasil kajian budidaya rumput laut, sekaligus ruang diskusi untuk menakar kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung hilirisasi rumput laut di Banggai Kepulauan.
Workshop yang dihadiri perwakilan NGO dan media di Sulawesi Tengah tersebut menghadirkan dua pemaparan utama, yakni hasil Kajian Budidaya Rumput Laut Desa Komba-Komba oleh tim KOMIU dan paparan arah kebijakan serta pengembangan rumput laut dari sektor kelautan dan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng. Forum ini dirancang sebagai ruang sinkronisasi antara temuan lapangan dan kebijakan makro yang tengah didorong, dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah.
Dalam pemaparannya, Gifvents Lasimpo dari tim kajian menjelaskan, Desa Komba-Komba, Kecamatan Bulagi, merupakan salah satu sentra produksi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan. Data produksi menunjukkan Banggai Kepulauan menjadi penghasil terbesar di Sulawesi Tengah dengan capaian 696.340 ton pada 2024. Secara keseluruhan, produksi rumput laut Sulawesi Tengah pada tahun yang sama tercatat 752.242 ton.
Meski memiliki kontribusi besar, kajian menemukan sejumlah persoalan mendasar yang memengaruhi keberlanjutan usaha budidaya. Tingginya tingkat kematian rumput laut akibat faktor lingkungan dan musim, fluktuasi kualitas perairan, keterbatasan akses bibit unggul, hingga tekanan aktivitas destruktif di wilayah perairan menjadi tantangan yang dihadapi pembudidaya. Kondisi ini menunjukkan, peningkatan produksi belum sepenuhnya diiringi tata kelola yang adaptif terhadap dinamika ekologi dan sosial ekonomi.
Dari sisi ekologi, wilayah pesisir Desa Komba-Komba memiliki terumbu karang seluas 156,48 hektare dan hamparan lamun 29,42 hektare yang menjadi fondasi ekosistem pesisir. Kajian menekankan, daya dukung lingkungan tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan budidaya, melalui analisis parameter kualitas air, kesesuaian lahan, serta perumusan strategi berbasis analisis SWOT dan Matrix SPACE. Rekomendasi yang disampaikan mencakup penguatan edukasi pembudidaya, akses bibit unggul, pengaturan penguasaan lahan budidaya, serta jaminan keamanan lokasi usaha.
Sementara itu, dalam paparan kebijakan yang disampaikan Analisis Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Budyanto Nura Somba menjelaskan, hilirisasi rumput laut telah ditetapkan sebagai prioritas dalam RPJMN 2025–2029 guna meningkatkan nilai tambah dan transformasi ekonomi berbasis sumber daya kelautan. Target produksi budidaya rumput laut nasional diproyeksikan meningkat dari 11,64 juta ton pada 2025 menjadi 14,15 juta ton pada 2029. Indonesia saat ini tercatat sebagai produsen rumput laut terbesar kedua dunia sekaligus eksportir terbesar kedua dengan pangsa pasar 14 persen.
Proyeksi global juga menunjukkan tren peningkatan permintaan yang signifikan. Pada 2029, permintaan rumput laut dunia diperkirakan mencapai 40–43 juta ton dengan pemanfaatan yang semakin beragam, mulai dari pangan, pakan, bioplastik hingga sektor konstruksi . Dalam konteks tersebut, Banggai Kepulauan diposisikan sebagai salah satu kawasan pengembangan budidaya dan hilirisasi rumput laut di Sulawesi Tengah.
Produksi rumput laut Sulawesi Tengah sepanjang 2023–2025 menunjukkan fluktuasi yang tajam. Pada 2023, total produksi tercatat 695.921,95 ton, meningkat menjadi 752.242,44 ton pada 2024, namun anjlok signifikan pada 2025 hingga 279.770,59 ton. Pola serupa terlihat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penghasil terbesar, yang mencatat produksi 608.889,00 ton pada 2023, naik menjadi 696.340,00 ton pada 2024, lalu turun drastis menjadi 242.600,30 ton pada 2025. Kabupaten Morowali bahkan mengalami penurunan lebih ekstrem, dari 34.093,00 ton pada 2023 menjadi 10.875,41 ton pada 2024, dan merosot hingga 379,96 ton pada 2025.
Di Banggai Kepulauan, penurunan produksi diidentifikasi dipicu oleh peralihan sebagian pembudidaya dari rumput laut ke komoditas nilam serta keterbatasan benih atau bibit unggul. Sementara itu, di Morowali, ekspansi bukaan tambang mempersempit lahan budidaya, dan sebagian petani di Sombori memilih menjual hasil panen ke Kendari yang hanya berjarak sekitar satu jam perjalanan, dibandingkan ke Bungku yang membutuhkan 5–7 jam. Akibatnya, sebagian produksi tidak tercatat sebagai output Sulawesi Tengah, sehingga memperbesar kesan penurunan dalam data resmi.
Pengembangan bibit unggul, penerapan teknologi budidaya, dan peralihan dari raw material ke pre-intermediate product menjadi kunci hilirisasi berkelanjutan. Tanpa itu, kenaikan produksi hanya memperkuat ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah daerah. Workshop menegaskan, hilirisasi harus disertai penguatan rantai pasok, industrialisasi, dan perbaikan tata kelola berbasis daya dukung lingkungan serta kapasitas pembudidaya, agar target produksi selaras dengan keberlanjutan usaha dan ekosistem pesisir. */JEF
