Bulog Blacklist Mitra RPK “Nakal”

Jusri Pakke

PALU, MERCUSUAR – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng akan memberikan sanksi tegas  kepada mitra Rumah Pangan Kita (RPK) “Nakal” yang terbukti menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Kanwil Sulteng, Jusri Pakke menyebut langkah tegas itu dilakukan, untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik permainan harga di tingkat pedagang.

“Hingga saat ini terdapat 10 mitra yang telah masuk daftar hitam (blacklist), karena melakukan pelanggaran dalam penyaluran produk pangan pemerintah,” ungkap Jusri, di sela-sela melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP dan Minyakita di sejumlah mitra RPK di Pasar Masomba dan Pasar Manonda, Kota Palu, Senin (16/11/2026).

“Kalau ada yang menjual di atas HET, silakan hubungi langsung kami di 082344488862. Kami akan turun meninjau. Kalau ada bukti, langsung kami blacklist. Apalagi kalau sudah ada yang sampai Rp20.000 per liter (Minyakita), sudah pasti kami hentikan,” tegasnya.

Jusri menambahkan, sanksi tersebut tidak hanya berupa penghentian sementara penyaluran. Mitra yang terbukti memainkan harga juga tidak akan mendapatkan alokasi stok kembali, baik untuk beras SPHP maupun Minyakita.

Ia menyebut, prioritas utama dalam setiap pemantauan adalah memastikan ketersediaan stok pangan di pasar tetap terjaga. Menurutnya, kondisi stok di Sulteng saat ini relatif aman dan masih terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

“Kami turun untuk memastikan stok terlebih dahulu tersedia di pasar. Dibandingkan wilayah-wilayah lain, Sulteng termasuk paling aman soal stok. Masih terkontrol,” ujarnya.

Jusri mengaku telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan permainan harga oleh pedagang. Pihaknya terus menelusuri laporan tersebut dan akan memberikan sanksi kepada mitra yang terbukti melanggar ketentuan.

“Pada dasarnya kai ingin lebih memperbanyak jumlah mitra RPK, agar produk pangan pemerintah semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan ketersediaan stok yang melimpah, diharapkan terjadi persaingan antarmitra sehingga harga jual tetap terkendali,” tutur Jusri.

HET yang berlaku untuk produk Minyakita adalah Rp15.700 per liter, bukan Rp16.000 per liter. Jusri menyebut dalam praktik transaksi di pasar, konsumen kerap membayar Rp16.000 karena sulitnya pedagang menyediakan uang kembalian sebesar Rp300. Namun, persoalan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan harga.

“Kami juga akan sampaikan ke pusat, kalau bisa HET-nya digenapkan saja menjadi Rp16.000 agar tidak terjadi hal seperti ini,” katanya.

Jusri turut mengimbau masyarakat agar berani mengingatkan pedagang apabila menemukan penjualan Minyakita di atas HET. Terlebih, setiap mitra RPK telah dilengkapi spanduk informasi harga sebagai bentuk keterbukaan kepada konsumen. Menurutnya, pengawasan penyaluran pangan pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab Bulog, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami ingin bermitra dengan orang-orang yang bisa melaksanakan program pemerintah dengan komitmen,” pungkasnya. */IEA

Pos terkait