PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura mengemukakan Pemerintah Provinsi Sulteng harus fokus membangun kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
“Fokus pemerintah provinsi ke depan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka stunting,” kata Rusdy Mastura pada pelatihan peningkatan kapasitas Pokja IV TP-PKK dan kader PKK dalam rangka kegiatan gerakan PKK keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana, Selasa (2/11).
Rusdy Mastura mengatakan saat ini prevalensi kasus stunting di Sulawesi Tengah 30 persen dan angka kemiskinan sebanyak 13 persen.
Pembangunan kesehatan keluarga, kata Gubernur Rusdy Mastura menjadi prioritas yang ditopang dengan intervensi pemerintah dalam penyediaan pangan yang berkualitas dengan gizi tinggi, untuk mencegah stunting atau kasus kekerdilan.
Rusdy Mastura mengatakan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan keluarga, didahului dengan upaya Pemprov Sulteng meningkatkan fiskal atau pendapatan daerah.
Ketersediaan fiskal yang memadai, menurut Gubernur Rusdy, akan mempercepat intervensi pemerintah dalam memberantas stunting dengan strategi membangun kesehatan keluarga, dan penyediaan pangan bergizi tinggi.
“Fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah sangat rendah, sehingga kami akan berusaha untuk meningkatkan fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang kaya akan sumber daya alam,” sebut Rusdy Mastura.
Ia mengakui bahwa pembangunan kesejahteraan dan kesehatan keluarga harus dilakukan dengan melibatkan para pihak, agar bersama-sama membangun kualitas masyarakat.
Termasuk, sebut dia, organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam menyukseskan program gerakan keluarga sehat.
Selain itu, kata Gubernur Rusdy, Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap bencana alam, maka diperlukan suatu model pembelajaran untuk membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Maka PKK berperan dalam membangun gerakan keluarga sehat, tangguh dan tanggap terhadap bencana,” kata Gubernur Rusdy.
Cegah Stunting
Sementara itu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat siap membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemrov Sulteng) dalam pencegahan kasus stunting atau kekerdilan.
“Mengapa kami berada di sini, mengapa kami memilih Sulawesi Tengah, salah satunya adalah prioritas yang berhubungan dengan angka stunting,” ucap Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian di Palu, Selasa, pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Pokja IV TP-PKK dan kader PKK dalam rangka kegiatan Gerakan PKK keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana
Pemerintah menyebut stunting merupakan kondisi gagal tumbuh, dimana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya.Kasus kekerdilan diakui oleh pemerintah setempat menjadi satu tantangan yang harus dihadapi secara serius dan butuh komitmen semua pihak dalam intervensi penurunan kasusnya.
Tri mengemukakan angka kasus stunting atau kekerdilan di Sulteng prevalensi masih sangat tinggi yaitu 30 persen lebih, sekaligus melebihi angka stunting nasional yang hanya 20 persen.
Pemerintah Republik Indonesia, kata Tri, menargetkan secara nasional kasus stunting menurun hingga 14 persen pada tahun 2024.
Ia menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat terdampak stunting, di antaranya sulitnya masyarakat mengakses pangan dengan gizi yang baik, serta dukungan sanitasi keluarga yang kurang berkualitas, dan perencanaan sehat.
“PKK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar mengawal kebijakan dan program pemerintah daerah, dalam hal membangun kesehatan keluarga untuk pencegahan stunting,” ujar Tri.
Di daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Ketua TP-PKK dijabat oleh istri gubernur, wali kota dan bupati, yang diharapkan dapat berperan penting dalam membantu pemerintah daerah, menurunkan angka stunting dengan membangun kesehatan keluarga.
“Karena itu dibutuhkan sinergitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, begitu dengan PKK provinsi dengan PKK kabupaten/kota,” imbuhnya.
Berdasarkan data BKKBN Perwakilan Sulteng bahwa prevalensi kasus stunting di Sulawesi Tengah masih tinggi, yaitu 31,26 persen berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019.
Kasus itu masih terbilang tinggi, meski terjadi penurunan kasus tunting di Sulteng dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, tahun 2013 berdasarkan suvei Rikesdas kasus stunting di Sulteng 41 persen, kemudian turun menjadi 32,5 persen pada tahun 2018.ANT/BOB
