PALU, MERCUSUAR – Angka kemiskinan Kota Palu yang melonjak di tahun 2021 dinilai akan menghambat Kota Palu untuk meraih Adipura 2023. Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Dr. Irwan Waris, saat dihubungi Minggu (3/7/2022).
Irwan sapaan akrabnya ini menjelaskan, kemiskinan akan melahirkan kekumuhan. Lingkungan yang kumuh lanjut Irwan, akan berdampak pada pengelolaan dan keindahan lingkungan yang menjadi syarat Adipura.
“Kemiskinan dapat melahirkan kota yang kumuh, itu menjauhkan kita untuk meraih Adipura,” jelasnya.
Irwan menjelaskan, antara Adipura dan penataan angka kemiskinan harus sejalan dan menjadi fokus utama Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota. Jangan sampai, kemiskinan menjadi halangan Wali Kota untuk meraih Adipura pada tahun 2023 mendatang.
“Artinya, kita mau meraih Adipura, angka kemiskinan juga harus diatasi,” jelasnya.
Lanjut Irwan, kenaikan angka kemiskinan tersebut dinilai wajar karena dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya PHK, daya beli masyarakat yang turun, hingga membuat pelaku usaha terpuruk dan mengalami masalah perekonomian. Menurutnya, Wali Kota sudah cukup berupaya dalam hal menata kemiskinan Kota Palu, dengan memanfaatkan program padat karya untuk mengangkat daya beli masyarakat miskin.
Apalagi kepemimpinan Hadianto dan dr. Renny Lamadjido yang baru setahun lebih tidak bisa menjadi gambaran bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini gagal. Menurutnya, proses penurunan angka kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Kota Palu saat ini masih berproses.
“Namun, program padat karya ini tidak permanen, walaupun cukup mengangkat daya beli masyarakat miskin, kemiskinan harus dituntaskan dengan adanya lapangan kerja,” jelasnya.
Irwan menjelaskan, Kota Palu yang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) seperti kabupaten lainnya perlu mengundang para pengusaha untuk berinvestasi di Kota Palu dengan iklim industri agar para korban PHK dan pekerja baru bisa memiliki lapangan pekerjaan.
Irwan menjelaskan, Palu sebagai kota jasa seharusnya memanfaatkan SDA kabupaten lain untuk bisa dikelola dan memiliki nilai tambah di Kota Palu. Sehingga rantai pasok SDA dari kabupaten lain bisa masuk di Palu dan dikelola dengan teknologi melalui perusahaan industri.
Irwan juga menjelaskan, di tengah angka kemiskinan yang melonjak, kenaikan retribusi sampah dinilai patut diapresiasi karena menciptakan masyarakat yang merasa dilayani. Menurutnya, dengan adanya retribusi tersebut masyarakat sadar bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan ini bukan hanya menjadi urusan pemerintah tapi juga masyarakat.
“Saya yakin Pemkot tidak akan membebani retribusi sampah kepada masyarakat miskin,” jelasnya.RES
