Mendikbud, Nadiem Makarim bersama Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengunjungi SMKN 8 Palu untuk memberikan bantuan rehab, Rabu (4/11/2020).FOTO: RUSTAM/MS.
PALU, MERCUSUAR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan sejumlah program unggulan yang menarik buat seluruh sekolah saat berkunjung ke SMKN 8 Palu, Rabu (4/11/2020).
Program yang dipaparkan oleh Mendikbud RI yaitu Merdeka Belajar yang banyak keunggulan di dalamnya. Saat ini program tersebut sudah ada yang berjalan dan rencananya seluruh program akan dijalankan mulai tahun depan.
Program tersebut di antaranya, pemanfaatan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang tidak diberikan batasan untuk menggaji seluruh guru honorer. Bantuan pulsa data kepada seluruh siswa, penyediaan aplikasi pembelajaran, pengangkatan seluruh guru honorer untuk program P3K, hingga penyaluran dana BOS lebih besar di seluruh sekolah pinggiran atau pelosok.
“Kami berupaya agar seluruh pemerintah daerah maupun Kepala Disdikbud Daerah dan Kepala Sekolah untuk bisa mendukung seluruh progam pemerintah pusat. Sehingga ke depannya kita bisa menyukseskan seluruh program pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran,” katanya.
Pihaknya juga berencana akan membuat program Kampus Mengajar. Mahasiswa terbaik yang ada di kota besar bisa masuk mengajar para guru dan siswa di sejumlah daerah di Indonesia.
“Intinya kami memberikan kebebasan kepada seluruh sekolah untuk berkreasi sendiri sebab kami juga akui bahwa masing-masing daerah memiliki masalah sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin seluruhnya bisa didengarkan oleh pemerintah pusat. Makanya kami saat ini memberikan kebebasan penuh untuk penggunaan dana BOS,” tambahnya.
Pada kunjungannya itu ia didampingi Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dan Kepala Disdikbud Sulteng, Irwan Lahace. Rencannya kunjungan di sejumlah sekolah akan terus berlanjut hingga hari ini, Kamis (5/11/2020).
Belajar Tatap Muka
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim juga menyatakan daerah yang dikategorikan sebagai zona hijau dan kuning dari penyebaran Covid-19 dapat melaksanakan pembelajaran langsung dengan metode tatap muka.
“Teman-teman kita di zona kuning dan hijau, yang banyak sekali tidak punya akses terhadap internet, Kemendikbud dan empat kementerian lain langsung mengambil sikap, daerah zona hijau dan kuning pandemi Covid boleh buka tatap muka,” ucap Nadiem Makarim saat berdialog dengan para guru dan kepala sekolah di Kota Palu.
Dikatakan, kebanyakan daerah yang terdampak Covid-19 yang merupakan daerah tertinggal dan terluar, namun masih dalam zona hijau dan kuning banyak yang memiliki keterbatasan, salah satunya tidak memiliki akses internet.
Sementara untuk di daerah yang berkategori sebagai zona orange dan merah, sebut Nadiem, masih belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung.
Kepada para guru dan kepala sekolah dan pemerintah di Sulawesi Tengah, Nadiem mengatakan bahwa model pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud pada dasarnya menjadi satu kebijakan yang tidak diinginkan oleh Kemendikbud itu sendiri.
“Tidak ada di pemerintah pusat yang menginginkan PJJ. Saya tidak menginginkan PJJ,” ungkap Nadiem Makarim.
Namun hal itu diterapkan, karena jika tidak diterapkan maka penyebaran Covid-19 akan semakin cepat dan kesulitan dikendali, sehingga berdampak pada keselamatan dan kesehatan banyak orang.
“Jika kita tidak menutup sekolah di Jakarta, bisa bayangkan berapa banyak manusia yang meninggal,” katanya.
Penerapan penutupan sekolah dengan melangsungkan metode pembelajaran jarak jauh, akui dia, menjadi suatu keterpaksaan karena situasional pandemi Covid-19 yang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan.
Nadiem menginginkan agar siswa-siswi segera bisa kembali mengikuti proses belajar mengajar di sekolah tatap muka langsung. Namun, hal itu hanya bagi daerah yang berzona hijau dan kuning.
Selain itu, untuk mendukung proses dan kelancaran pembelajaran jarak jauh, ia menguraikan, Kemendibud memfasilitasi paket data yang terdiri dari kuota belajar dan kuota umum yang masing-masing 30 gigabyte dan 5 gigabyte.
Ia menerangkan, kebijakan memfasilitasi kuota data internet, karena problem utama yakni masyarakat tidak mampu membeli paket data.
“Bukan soal tidak memiliki gadget, memang ada yang tidak memiliki gadget. Tetapi mayoritas punya gadget, dan persoalan utamanya yaitu tidak mampu membeli paket data,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Nadiem, komponen siswa yang sulit mengikuti proses pembelajaran jarak jauh yang siswa sekolah dasar dan PAUD.
Menurutnya, Kemendikbud menerbitkan modul pembelajaran di masa pandemi Covid-19 bagi siswa SD dan PAUD, yang tidak perlu menggunakan akses internet, melainkan dilakukan oleh orang tuanya dan dibimbing oleh guru.
“Ini adalah modul-modul darurat yang kami keluarkan untuk mereka yang ada di pelosok-pelosok yang sangat sulit akses internet. Jadi mohon agar digunakan fasilitas yang telah ada,” katanya.UTM/ANT
