POSO, MERCUSUAR – Ratusan umat Muslim yang tergabung dalam Solidaritas Umat Islam Poso menggelar aksi demo menuntut keadilan terhadap warga Kecamatan Poso Pesisir Utara yang menjadi korban dugaan salah tembak oleh oknum Kepolisian, Rabu (10/6/2020).
Aksi dalam bentuk longmarch itu dimulai dari kompleks Masjid Raya Baiturrahman Poso menuju beberapa titik aksi, seperti depan kantor Kejari Poso, Polres Poso lalu berlanjut ke DPRD Poso.
Di depan Polres Poso massa aksi menyerahkan pernyataann sikap dan berorasi.
Koordinator aksi, Ustadz Sugianto Kaimuddin mengatakan jika tidak ada kejelasan hukum atas kejadian salah tembak terhadap warga Poso Pesisir, maka tidak menutup kemungkinan aksi itu akan terjadi lebih lama lagi. Selain itu, kemungkinan besar masyarakat Poso sudah tidak akan percaya dengan Polisi.
Menurut Sugianto, sejak terbentuknya Satgas Tinombala tahun 2016 merupakan hal yang baik bagi warga Poso. Namun semenjak adanya korban di wilayah Desa Tambarana yakni almarhum Qidam Alfariski, kemudian korban lainnya Sarifudin dan Firman di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, situasi di wilayah Kabupaten Poso semakin mencekam, khususnya bagi petani di wilayah Poso Pesisir yang merasa takut untuk berkebun.
Dalam aksi tersebut, massa meminta ketegasan keadilan bagi para korban dugaan salah tembak, agar seluruh penegak hukum secepatnya menindaklanjuti kejadian tersebut, serta segera melakukan proses hukum pada pelaku penembakan warga Poso Pesisir. “Kami meminta ketegasan Kapolda Sulteng untuk segera melakukan penegakan hukum, memproses pelaku penembakan terhadap tiga warga Poso yakni, Qidam, Sarifudin dan Firman yang menjadi korban oleh aparat,” ucapnya.
DITERIMA KETUA DPRD
Sementara di depan gedung DPRD Poso, selain melanjutkan orasi meminta ketegasan hukum pelaku penembakan warga Poso Pesisir, massa juga membakar ban bekas.
Di DPRD Poso, massa aksi diterima oleh Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda; Wakil Ketua, Romy Alimin dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Dihadapan pimpinan dan anggota dewan, peserta aksi menyerahkan pernyataan sikap, yang intinya agar mengusut tuntas para pelaku penembakan agar segera dilakukan proses hukum seadil-adilnya dan mendapatkan hukum yang berat sesuai undang-undang berlaku.
Selain itu, meminta dengan tegas kepada Presiden RI dan Kapolri agar mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala yang bertugas di Poso, karena penegakan hukum selama ini tidak ada kejelasan. “Jika evaluasi tersebut tidak dilaksanakan maka sebaiknya Satgas Tinombala dibubarkan saja, sekaligus mencopot Kapolda Sulteng,” demikian salah satu butir pernyataan sikap yang diterima pimpinan DPRD Poso.
Dalam pernyataan sikap juga disebutkan, masyarakat Muslim Poso meminta kepada Polda Sulteng untuk mencabut pernyataan teroris kepada Almarhum Qidam Alfariski yang disiarkan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik. Pelaku penembakan dan pihak yang bertanggung jawab dalam Satgas Tinombala untuk mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan atas operasi Tinombala di Poso sejak awal dilaksanakan sampai dengan saat ini karena telah menimbulkan banyak korban jiwa masyarakat sipil.
Sementara itu, pada Pemkab Poso diminta menghentikan segala biaya termasuk fasilitas penunjang Operasi Tinombala yang berhubungan dengan APBD Poso, sehingga dana tersebut sebaiknya diperuntukan untuk kesejahtraan masyarakat Poso yang selama ini terdampak Operasi Tinombala.
Aksi massa berakhir tertib dengan pengawalan aparat keamanan sebelum Salat Dzuhur. ULY
