PALU, MERCUSUAR – DPD REI Sulteng meminta rekomendasi Gubernur Sulteng untuk penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
Selama ini kuota FLPP Sulteng hanya berkisar 1500 unit per tahun sedang backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat di sulteng saat ini mencapai 200 ribu lebih.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPD REI Sulteng, Jemmy Hosan mengatakan dengan jumlah 1500 unit rumah tersebut sulit untuk mengejar kesenjangan penyediaan perumahan karena seakan mengejar angin.
“Saat saya menjadi ketua DPD REI Sulteng 2002, jumlah backlog sebanyak 60 ribu unit 18 tahun kemudian backlog sudah mencapai 200 ribu lebih. Sulit bagi pengembang untuk merealisasikan pembangunan perumahan jika kuota FLPP tidak ditambah dan aturan perizinan mempersulit dalam pembangunan perumahan,” kata Jemmy seusai bertemu Gubernur Longki beberapa waktu lalu.
Gubernur Longki, mengajak agar pengurus DPD REI Sulteng untuk bersama-sama pergi ke Jakarta menghadap ke menteri PUPR untuk melobi penambahan kuota FLPP. Salah satu alasannya yang disampaikan adalah Kota Palu dan Sigi baru terdampak bencana sehingga membutuhkan banyak kuota perumahan untuk menampung masyarakat yang kehilangan tempat tinggal saat bencana 2018 lalu. HAI
