DONGGALA, MERCUSUAR – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Donggala tahun anggaran 2017 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walau gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala tetap bersyukur.
“Alhamdulillah, meskipun opin WTP belum diraih untuk hasil audit LHP LKPD 2017, namun kita bersyukur masih memperoleh opini WDP sama seperti 2016,” ujar pjs Bupati Donggala, Muh. Muchlis dihubungi, Selasa (5/6/2018).
Ia mengatakan bahwa hasil WDP disebabkan adanya beberapa permasalahan administrasi pada bidang belanja modal pada sebagian kecil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Donggala yang sampai dengan berakhirnya proses penyelesaian BPK masih dalam perbaikan dengan melibatkan pihak ketiga pelaksana belanja modal.
Dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh Pemkab Donggala sesuai rekomendasi BPK serta kerja sama yang baik dengan pihak DPRD Kabupaten Donggala, ia berharap pada tahun yang akan datang (LHP LKPD 2018) Kabupaten Donggala akan memperoleh opini WTP, sama seperti beberapa tahun sebelumnya.
“Apalagi kita saat ini sudah tidak bermasalah dengan pengelolaan dan penataan aset-aset daerah, sehingga WTP bisa dapat diraih kembali,” terang Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng itu.
PANSUS LHP
Sementara Wakil Ketua II DPRD Donggala, Abdul Rasyid menanggapi hasil WDP ini mengatakan bahwa temuan BPK RI yang masih sama dengan opini tahun lalu itu, menandakan Pemkab Donggala belum melaksanakan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang selama ini sudah disampaikan DPRD Donggala kepada semua pihak terkait dalam kuran waktu 2017.
Olehnya ia menegaskan dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut, maka DPRD sesuai fungsinya serta berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, akan segera melaksanakan pembentukan panitia khusus (Pansus) LHP BPK, agar temuan-temuan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Donggala.
Sekadar diketahui bahwa pada Senin (4/6/2018) BPK RI Perwakilan Sulteng telah menyerahkan seluruh LHP LKPD 2017 termasuk Pemkab Donggala dengan opini WDP.
Donggala sejak dibawah kendali bupati Kasman Lassa mendapatkan opini WTP tahun anggaran 2014 dan 2015, namun menurun menjadi WDP pada 2016 dan 2017.
Dari 13 kabupaten / kota di Sulteng, Donggala mempertahankan WDP (sama dengan tahun 2016) bersama dengan Tolitoli, Parigi Moutong, Poso dan Banggai Kepulauan.
Hasil WDP ini diikuti Morowali yang turun dari WTP tahun lalu.
Kenaikan opini BPK dari WDP ke WTP diraih Sigi dan Banggai Laut, mengikuti prestasi empat daerah yang mempertahankan WTP, yaitu Palu, Buol, Tojo Una-Una dan Banggai.
Sementara Morowali Utara menurun dari WDP menjadi TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atau disclaimer. HID
