PALU, MERCUSUAR – Carut-marutnya serangkaian mega proyek di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng telah membuat kegundahan bagi sebagian kalangan. Masalahnya, lembaga pengawal moral ini diterpa dugaan skandal proyek yang ditengarai tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga kemaslahatan masyarakat Sulteng.
Setelah sebelumnya Wasekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, Nizar Dg Rahmatu, menyoroti kinerja tim Pokja ULP Kemenang Sulteng yang dinilai tidak profesional, kini giliran politisi Partai NasDem Sulteng, Yahdi Basma, yang harus angkat bicara.
Menurut Yahdi, mangkraknya proyek revitalisasi Asrama Haji Palu yang dikerjakan oleh PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama dengan anggaran sekira Rp46 miliar serta tidak transparannya proses tender proyek peningkatan sarana dan prasarana pendukung Madrasyah Aliyah Negeri Insan Cendekia melalui SBSN yang menggunakan dana APBN 2018 sekira Rp 5,9 miliar, memberi sinyal dan gambaran kepada publik, jika ada sesuatu yang tidak beres tengah dipertontonkan kepada masyarakat. Anggota Komisi I Hukum dan Pemerintah DPRD Provinsi Sulteng ini menuturkan, harusnya Kakanwil Kemenag Sulteng mengambil sikap tegas baik terhadap perusahaan selaku penyedia barang dan jasa maupun jajarannya jika memang telah lalai terhadap tanggungjawab.
Sebagai anggota Dewan sebut Yahdi, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Apalagi, sebagai lembaga pengawasan politik kedudukannya sederajat dengan pemerintah daerah.
”Maka DPRD miliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari DAK/DAU APBN,” tegas , di salah satu warkop, Jumat (22/6/2018).
Dalam posisi inklude, kepala daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, diharapkan mampu memastikan proses pelaksanaan proyek-proyek APBN, agar bisa berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas korupsi.
Terkait pelaksanaan proses tender proyek peningkatan sarana dan prasarana pendukung Madrasyah melalui SBSN, menurut Yahdi, harusnya dilakukan ba’da Idul Fitri atau setelah liburan panjang, agar hal ini dapat memastikan bahwa kontrol publik bisa lebih efektif dan efisien.
“Bukan justru diumumkan menjelang libur panjang dan penutupannya dua hari jelang lebaran dengan alasan server di Kanwil Kemenag down sehingga harus dilelang di tempat lain,” katanya.
Ia berharap dengan serangkaian dugaan skandal proyek ini, bisa menjadi entry point dan momentum bagi penegak hukum untuk melakukan pengusutan, karena bagaimana pun penggunaan keuangan negara ini harus akuntabel.
“Yah kami berharap kasus proyek Asrama Haji ini bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar proyek-proyek lain di Kanwil Kemenag Sulteng yang diduga bermasalah,” ujarnya.
Sebelumnya upaya konfirmasi kepada Kakanwil Kemenag Sulteng Rusman Langke, telah beberapa kali dilakukan. Selain mendatangi kantornya, juga dihubungi via ponsel, namun tidak dapat dimintai keterangan, selain tidak berada di tempat, yang bersangkutan enggan mengangkat telpon selulernya sekalipun terdengar nada panggilan masuk. BOB
