Angka Kematian Ibu di Sigi Masih Tinggi

  • Whatsapp
KONSULTASI publik mewujudkan SDG’s yang responsif gender, transformatif dan inklusif di Kabupaten Sigi di salah satu Hotel di Palu, Kamis (28/6/2018). FOTO: KARTINI NAINGGOLAN/MS

PALU, MERCUSUAR – Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Sigi hingga saat ini masih terbilang cukup tinggi, dimana dari 100.000 kelahiran ada 507 kasus kematian.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sulteng Maspa S.Sos saat kegiatan konsultasi publik mewujudkan SDG’s yang responsif gender, transformatif dan inklusif di Kabupaten Sigi, Kamis (28/6/2018).

Berita Terkait

Menurutnya, Provinsi Sulteng menempati urutan ke tiga angka kematian Ibu di Indonesia dan Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Sulteng penyumbang angka kematian tersebut.

Pilihan Redaksi :  Terima Kunjungan M1G, Farid Podungge: Mari Kita Jaga Silaturahmi Sesama Anak Bangsa

Penerbitan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kata Maspa, untuk menjaga peningkatan kesejahtreraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Masalah AKI di Indonesia berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi hidup tahun 2015, lanjut dia, masih terlalu lamban dalam rangka mengurangi tiga per empat jumlah perempuan yang meninggal selama hamil dan melahirkan. Hal itu berdasarkan data resmi organisasi kesehatan dunia (WHO).

Pencapaian terget untuk penurunan AKI antara tahun 1990 dan 2015 seharusnya 5,5 persen per tahun. Namun data WHO, UNICEF, UNFPA dan Bank Dunia menunjukan AKI hingga saat ini masih kurang dari satu persen per tahun.

Pilihan Redaksi :  Anggota DWP Diminta Dukung Program Pemerintah

Menurut data WHO, sebanyak 99 persen kematian ibu akibat masalah persalinan. Sementara Sulteng, kata Maspa, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, angka kematian ibu dan anak tahun 2017 ada sekitar 547 bayi lahir mati dan 89 orang kematian ibu.

Olehnya, perlu dilakukan konsolidasi masyarakat sipil, apalagi hal tersebut merupakan amanah dari Perpres 59 tahun 2017 yang memiliki 17 tujuan dan empat pilar.

Sementara tujuan yang diharapkan, kata dia, menurunnya angka kemiskinan, AKI, pernikahan anak, nol kelaparan, kesetaraan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.

“Dalam penyusunan hasil konsultasi daerah, perlu mempertimbangkan prinsip ‘No one left behing’ atau ‘tidak ada yang tertinggal’ khususnya kelompok masyarakat rentan dan marjinal demi kemajuan di Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi tengah pada umumnya,” kata Maspa. TIN

Baca Juga