PALU, MERCUSUAR – Banjir bandang yang belum lama ini mengepung sebagian dari wilayah Kabupaten Morowali, menurut Posko Menangkan Pancasila (PMP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), harus menjadi catatan kritis buat kita semua, utamanya para pemangku kebijakan yang berkepentingan. Hal ini disampaikan Koordinator PMP Provinsi Sulteng, Azman Asgar, Kamis (13/6/2019).
Kata Azman, penting bagi pemerintah daerah (pemda), untuk melakukan evaluasi secara serius, terkait proses pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya kata dia, info yang pihaknya dapatkan, daerah yang paling parah mendapat kepuangan air, merupakan kecamatan yang paling masif produksi tambangnya, yakni kecamatan Bahodopi. Artinya kata dia, ada pengelolaan yang terkesan secara ugal-ugalan di sana.
“Ugal-ugalan yang saya maksud adalah, proses eksploitasi yang sudah tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Semisal, dalam proses pertambangan, undang-undang (UU) kita jelas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemegang IUP, untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Pada UU No 4 tahun 2009, dengan terang menjelaskan tanggung jawab itu, ini lebih dipertegas dalam PP No 78 tahun 2010 tentang reklamasi,” jelasnya.
Pertanyaannya kata Azman, sudahkah pemegang IUP melaksanakan hal demikian? Atau menurutnya, jangan-jangan pihak pemegang IUP sibuk melipatgandakan keuntungan, lalu abai terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitarnya.
Pemda menurut Azman, harus tegas terhadap itu semua, sebab bagaimanapun itu merupakan kewajiban bagi si pemegang IUP. Jika tidak diindahkan kata dia, harus dievaluasi, bila perlu izinnya dicabut.
Hal terpenting lainnya kata dia, adalah soal mudahnya izin itu keluar, tanpa pertimbangan yang benar-benar matang. Dirinya heran, benarkah proses AMDAL itu lahir berdasarkan metode yang sebagaimana mestinya.
“Sudahkah proses keluarnya AMDAL itu melalui mekanisme yang transparan? Ini yang juga penting untuk dievaluasi serius oleh pemerintah kita,” ujarnya.
Kata Azman, benar jika pertambangan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di Triwulan I 2019, sebesar 6,77 persen, bagi pendapatan Provinsi Sulteng, berdasarkan data BPS. Tetapi menurutnya, kita perlu memikirkan keberlangsungan hidup anak cucu kita mendatang.
“Saya tidak hendak menyalahkan tambangnya, saat ini proses itu yang paling bisa membantu pertumbuhan daerah. Namun yang jadi masalah, adalah cara atau eksploitasi yang terkesan ugal-ugalan itu, yang membuat ancaman banjir itu semakin sulit dihindari,” tegasnya.
Bagi Azman, ini saat yang tepat bagi Pemda, untuk lebih serius mengevaluasi semua pertambangan yang ada. Menurutnya, jangan hanya karena ketidakseriusan dan lemahnya penindakkan, lantas mengorbankan harta dan nyawa orang lain akibat bencana tersebut. JEF
