PALU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan dashboard fiskal untuk mendukung Pemerintah Kota Palu memantau pelaksanaan anggaran sekaligus menjadi sistem peringatan dini atau early warning system.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sulteng Evy Mulyani saat bertemu Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Senin (5/10/2026). Pertemuan itu membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Evy mengatakan, dashboard fiskal akan memanfaatkan data pelaksanaan anggaran untuk memberikan gambaran perkembangan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
“Dari sisi fiskal, kami ingin menyiapkan dashboard fiskal yang dapat menjadi early warning system. Dengan begitu, kita bisa memastikan anggaran APBN maupun APBD benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Evy.
Menurut Evy, sinergi antara Kanwil DJPb Sulteng dan Pemkot Palu selama ini telah berjalan baik. Namun, sejumlah program prioritas masih perlu dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Program sudah banyak yang bersinergi. Tentu ada beberapa prioritas yang perlu kita percepat. Yang utama adalah bagaimana seluruh program tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan, pemerintah daerah diminta memastikan program yang telah direncanakan dan disepakati dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
“Kita pastikan seluruh hal yang sudah disepakati dan sinergi yang selama ini berjalan baik dapat terealisasi, khususnya di penghujung tahun 2026,” kata Evy.
Kanwil DJPb Sulteng menyatakan akan terus mendukung agenda prioritas Pemkot Palu, baik melalui penguatan pengelolaan keuangan negara, komunikasi lintas lembaga maupun pendampingan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
