PALU, MERCUSUAR — Seminar Nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia di Aula Baru Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad), Kamis (2/4/2026), menempatkan isu integritas sebagai titik krusial dalam masa depan demokrasi Indonesia.
Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng, dalam sambutannya menegaskan, seminar ini relevan dengan tantangan demokrasi saat ini, khususnya dalam memperkuat fondasi integritas penyelenggaraan pemilu. Ia menggarisbawahi, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh integritas lembaga yang menjalankannya.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, lembaga penyelenggara pemilu harus mampu menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama demokrasi. Kedua, penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, diperlukan profesionalisme dan kompetensi yang memadai dari para penyelenggara. Keempat, penegakan etika dan hukum harus menjadi instrumen utama dalam menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara berintegritas, di mana digitalisasi pemilu dituntut aman dan dapat dipercaya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ekspektasi publik terhadap penyelenggara pemilu yang tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga menjadi teladan. Hal ini mencakup kemampuan menyediakan data yang kredibel dan akurat, membangun kepercayaan publik, serta bersikap adaptif terhadap potensi polarisasi sosial yang kerap muncul dalam kontestasi politik.
Dalam perspektif yang lebih luas, Rektor Untad menekankan, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kualitasnya yang substantif, yakni demokrasi yang adil, berkeadaban, dan tidak semata prosedural. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang lebih cerdas, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta pendidikan politik yang berkelanjutan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara utuh.
Sementara itu, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sambutannya menegaskan posisi DKPP sebagai lembaga unik yang berfokus pada penegakan etika penyelenggara pemilu. Ia menyebut, DKPP merupakan satu-satunya lembaga di dunia yang secara khusus menangani aspek etik dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, keberadaan DKPP menjadi penting, karena pemilu tidak sekadar ajang kontestasi kekuasaan, melainkan sebuah ritual demokrasi yang mengandung amanat rakyat. Oleh karena itu, integritas penyelenggara menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan terhadap hasil pemilu.
Heddy juga menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius. Ia menyebut indeks demokrasi Indonesia masih berada pada peringkat ke-58 dunia, bahkan di bawah Filipina, meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh belum sehatnya budaya demokrasi, baik di kalangan peserta pemilu, pemilih, maupun penyelenggara.
Dalam seminar tersebut, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah hadir sebagai keynote speaker yang memaparkan pentingnya penguatan integritas sebagai fondasi legitimasi pemilu. Sementara itu, sesi diskusi panel menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Nurhayati Mardin (Universitas Tadulako), Dr. Sahran Raden (UIN Datokarama Palu), Dr. Abdullah (Universitas Muhammadiyah Palu), serta Rasyidi Bakri (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah). JEF
