PALU, MERCUSUAR – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nurmawati Dewi Bantilan mengemukakan, berdasarkan hasil Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, ditemukan adanya permasalahan atau kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
Hal itu ia kemukakan ketika melakukan pertemuan dengan Sekertaris Daerah Provins (Sekdaprov) Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate di ruang Polibu kantor gubernur, Senin (25/6/2018).
Permasalahan yang ditemukan itu ungkap Nurmawati, di antaranya sengketa pada proses pencalonan dan dugaan independensi penyelenggara Pilkada serentak.
“Di antaranya sengketa pada proses pencalonan, independensi penyelenggara sengketa Pilkada diberbagai tingkatan masih dipertanyakan,” tutur Nurmawati.
Ia mengatakan kampanye politik masih terjadi, politik uang masih marak, keberadaan calon tunggal masih menjadi fenomena,penyerlanggara pengawasan Pemilu yang belum optimal, baik Bawaslu maupun Panwaslu mengeani tingkat keamanannya.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Sulteng, Zatriawati, melaporkan kepada Anggota DPR RI mengenai pengawasan tahapan Pilkada serentak. Di mana yang disebutkan itu tentang ketersediaan logistik, letak geografis, batas wilayah, serta masih adanya pemilih tidak memenuhi syarat, namun demikian semoga akan diantisipasi oleh penyelenggara.
Hadir dalam acara tersebut, beberapa unsur terkait anggota Komisi III DPD RI, Habib Hi. Saleh Aldjufri, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Forum Komunikasi Pimpinana Daerah (Forkopimda) Sulteng, TNI, Polri , Kejati Sulten. KPUD Sulteng, Bawaslu Sulteng, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BOB
