BESUSU BARAT, MERCUSUAR – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama masyarakat Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, menghadiri undangan Komisi II DPRD Provinsi Sulteng, untuk melakukan rapat dengar pendapat, terkait persoalan perkebunan kelapa sawit di Sulteng. Rapat yang dilakukan di Ruang Baruga DPRD Provinsi Sulteng, Selasa (18/9/2018) ini, diterima oleh empat perwakilan anggota DPRD Provinsi Sulteng, yaitu Lukky Semen (PDI-P), Erwin Lamporo (Hanura), Muh Masykur (Nasdem) dan Nasution Camang (Nasdem).
Dalam rapat dengar pendapat ini Walhi menilai, tata kelola sawit di Sulteng masih menjadi problem pokok, sehingga perlu ada keseriusan oleh negara melalui pemerintah daerah, untuk menyelesaikan maslah-masalah di sektor perkebunan sawit ini. Walhi juga menekankan, perlu dilakukan moratorium izin perkebunan sawit di Sulteng, serta membenahi tata kelola perkebunan sawit yang ada.
Pihak Walhi Sulteng juga menekankan pihak pemerintah daerah, untuk melakukan peninjauan perizinan, audit lingkungan hidup dan penegakan-penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dengan cara mencabut izin perusahaan-perusahaan yang bermasalah
Hal ini dimaksudkan, agar terbangun tata kelola perkebunan yang baik, yang sudah pasti berpihak pada rakyat. Namun dalam logika ini, bukan seperti logika sawit hitam atau sawit putih, yang sedang digembor-gemborkan akhir-akhir ini oleh beberapa pihak, yang tidak mengerti secara total persoalan di sektor perkebunan sawit di Indonesia.
Rapat dengar pendapat antara Walhi Sulteng dan DPRD Sulteng ini, melahirkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh DPRD Sulteng, antara lain DPRD Sulteng akan membentuk tim khusus untuk penyelesaian tapal batas Sulteng-Sulbar, yang berkaitan dengan dugaan penyerobotan wilayah Sulteng oleh PT Mamuang. Berikutnya, rekomendasi untuk mendorong peninjauan izin perkebunan di Sulteng, serta penyelesaian masalah TBS, yang mana dalam hal tersebut diduga terjadi monopoli harga oleh perusahaan.
DPRD juga akan merespon masalah yang terjadi di Rio Pakava, terutama kasus kriminalisasi yang dialami oleh warga masyarakat. Menurut Walhi, hal ini adalah itikad baik dari DPRD yang perlu diapresiasi, sehingga tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik di Sulawesi Tengah dapat terwujud. JEF/*
