FNPBI Desak Pemkab Terbitkan Aturan

  • Whatsapp

PALU, MERCUSUAR – Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Banggai mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai segera menerbitkan aturan atau regulasi yang mengatur perlindungan buruh di daerah itu.

Pasalnya, selama ini tidak ada aturan yang mengatur soal perlindungan atau pembelaan terhadap buruh di Banggai.

Berita Terkait

“Selama ini tidak ada regulasi yang melindungi kepentingan buruh di Banggai, baik Perda (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati (Perbup). Padahal daerah tersebut merupakan salah satu daerah proyek yang banyak mempekerjakan buruh, khususnya di perusahaan swasta berskala nasional,” ujar Ketua FNPBI Banggai Dedy Lantona Matarang SH pada wartawan, Sabtu (28/4/2018).

Pilihan Redaksi :  Personel Satpol PP Minta Kabid Trantibum Dipindahkan

Kabupaten Banggai, kata Dedy, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi, di antaranya Dongi Senoro LNG, PT Pancara Amari Utama dan JOB Medco. “Untuk buruh lokal (asal Banggai) yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut sekitar 9.000 orang,” tuturnya.

Dijelaskan Dedy, permasalahan buruh di Banggai hingga perlu adanya aturan diterbitkan pemkab, terkait tenaga kerja lokal dan tenaga kerja kiriman (hired). Kualitas tenaga kerja lokal dan kiriman sama, hingga harusnya perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Namun perusahaan memperlakukan tenaga kerja lokal diskriminasi, dimana tenaga kerja lokal tidak dapat memegang jabatan tertentu dengan alasan aturan perusahaan. ”Persoalan ini yang harus diatur oleh regulasi Pemkab Banggai,” katanya.

Dia juga menilai bahwa Pemkab Banggai dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kurang tegas dalam tertib administrasi terhadap perusahaan swasta skala nasional.

Pilihan Redaksi :  Wali Kota Serahkan Hibah Rumah Ibadah 

Dicontohkannya, soal metode perekrutan pekerja oleh perusahaan.

Baca Juga