PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mendorong terbentuknya kampung KB di desa atau kelurahan di seluruh kabupaten/kota, karena hal ini sejalan dengan agenda prioritas nasional pada, yaitu membangun dari pinggiran, dan point meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pada tahun 2018.
“Saya mengharapkan kampung KB yang telah dicanangkan dapat di monitoring dan dilakukan evaluasi,” kata Gubernur Longki dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten, Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mohammad Faisal Mang pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Sulawesi Tengaht di Hotel The Sya Palu, Kamis (29/3/2018).
Dalam sambutan itu, Gubernur Longki menanyakan sampai sejauh mana keberhasilan dalam pengelolaan seluruh program yang dilaksanakan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, karenanya di tahun 2018 ini, diaharapkan agar dipersiapkan lokasi kampung KB dengan baik supaya dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.
“Namun tetap melakukan koordinasi yang baik dengan OPD yang terkait ditingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.
Sementara menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Abdullah Kemma, Rakorda program KKBPK adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN di provinsi.
Rakorda yang mengangkat tema ‘Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas SDM di Provinsi Sulawesi Tengah’ secara umum bertujuan untuk meningkatkan sinergitas komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pemerataan dan pengelolaan pelaksanaan program KKBPK guna meningkatkan kualitas manusia.
“Peserta Rakorda KKBPK terdiri dari, Dinas OPD KB kabupaten/kota, Mitra kerja sebanyak 28 instansi, lembaga dan organisasi,” katanya.
Abdullah Kemma menambahkan, Rakorda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa instansi.
Untuk Sulteng ungkapnya, pemerintah memberikan perhatian penuh pada masalah anak kerdil (stunting) yang ada di 10 desa di Kabupaten Banggai. Olehnya diharapkan kerja sama antar lintas sektor melakukan berbagai upaya perbaikan gizi di masyarakat. Perbaikan gizi ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan semata, namun keterlibatan sektor lain sangat penting seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas BPMPD, Dinas Pertanian, BKKBN, Tim Penggerak PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. BOB
