TONDO, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hidayat, membuka secara resmi Rapat Konsultasi (Rakon) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Palu di Aula Hunian Tetap (Huntap) Kelurahan Tondo, Selasa (1/9/2020). Pada kesempatan itu, Hidayat meminta anggota PKK turut mengawasi kelompok usaha yang telah dibentuk di tiap kelurahan.
Sebab, lanjut wali kota anggaran Pemerintah Kota Palu dalam hal pemberdayaan masyarakat difokuskan untuk pengembangan ekonomi mikro melalui misi ketiga ‘Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.’
“Saya minta PKK memantau, memonitor, dan mengevaluasi kelompok-kelompok usaha yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Laporkan apa yang kurang dari usaha mereka,” jelasnya.
Wali kota juga berharap hasil Rakon PKK kota Palu kali ini dapat dibahas di tingkat OPD terkait tergantung dari tugas dan fungsinya. Kegiatan Rakon kali ini mengangkat tema ‘Peningkatan Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19’ yang dihadiri anggota PKK tingkat kelurahan dan kecamatan se-kota Palu.
Hidayat mengatakan bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia kini sudah terpapar virus Covid-19, sehingga perlu kerja keras antara pemerintah dan Forkopimda. Menurutnya, penyebaran virus di Kota Palu sebenarnya bisa dikendalikan walaupun tren pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih naik turun.
“Hampir empat kali kita sudah pada titik zero. Namun saya ingatkan ancaman Covid-19 masih terbuka lebar. Karena daerah-daerah tetangga kita terus mengalami kenaikan. Ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga kita,” ungkapnya.
Ia mengatakan perlunya persiapan-persiapan yang harus dilakukan termasuk Tim Penggerak PKK Kota Palu dalam rangka menanggulangi penyebaran virus tersebut.
“Kita sudah berjuang habis-habisan. Persoalan anggaran ini kita sudah terseok-seok. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin pintu masuk kota Palu tetap kita lakukan pemeriksaan kesehatan,” katanya.
Oleh karena itu, Wali kota memohon ada program PKK kota Palu dalam waktu dekat ini di masa pandemi Covid-19 sambil mencari pola dan model yang akan diterapkan apabila anggaran Pemerintah kota Palu sudah tidak mencukupi penjagaan pintu masuk kota Palu maupun pondok perawatan OTG dan ODP. ABS
