BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 (unaudited) yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum. Evaluasi juga menjadi forum untuk menelaah berbagai catatan serta perbaikan yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sebelum proses audit.
Pelaksanaan kegiatan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi pengelolaan keuangan negara, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap satuan kerja mampu menyusun laporan keuangan secara tepat, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran semakin memahami standar dan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut juga menjadi momentum bagi seluruh satuan kerja untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
“Melalui forum evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai catatan maupun perbaikan yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. */JEF
