Kemenkum dan Imigrasi Sulteng, Koordinasikan Penegasan Status Kewarganegaraan

Rapat Penegasan Status Kewarganegaraan di Aula Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng, Rabu (18/11/2026). FOTO: DOK KEMENKUM SULTENG

LOLU UTARA, MERCUSUAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi dalam penanganan persoalan kewarganegaraan. Koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Penegasan Status Kewarganegaraan di Aula Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng, Rabu (18/11/2026).

Rapat dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng Arief Hazairin Satoto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng I Putu Dharmayasa, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Ili Rusliadi.

Pertemuan tersebut membahas aspek hukum dan administrasi yang menjadi dasar penegasan status kewarganegaraan seseorang. Pembahasan meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, dan penelaahan regulasi terkait.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng Arief Hazairin Satoto menekankan pentingnya koordinasi antara jajaran Imigrasi dan Kementerian Hukum. Sinergi kedua instansi diperlukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat pertukaran informasi, serta memastikan penanganan berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng I Putu Dharmayasa menambahkan, penegasan status kewarganegaraan membutuhkan pemeriksaan administrasi dan penelaahan hukum secara menyeluruh. Kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Hendrik Pagiling menegaskan bahwa persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak seseorang.

“Penanganan persoalan kewarganegaraan harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi agar setiap proses memiliki landasan hukum yang jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan,” ujar Hendrik.

Sebagai tindak lanjut, kedua instansi akan melakukan koordinasi lanjutan untuk memenuhi kebutuhan data dan dokumen pendukung, menelaah ketentuan hukum yang relevan, serta melaporkan perkembangan penanganan kepada pimpinan.

Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat proses penegasan status kewarganegaraan agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan kepastian bagi pihak yang bersangkutan. */JEF

Pos terkait