Pemanfaatan Kawasan Hutan Harus Sesuai Aturan

Pengaduan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali kepada Satgas PKA Sulteng terkait penutupan akses menuju lahan perkebunan di kawasan hutan menjadi perhatian pemerintah daerah dan otoritas kehutanan. FOTO: IST

PALU, MERCUSUAR — Pengaduan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali kepada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng terkait penutupan akses menuju lahan perkebunan di kawasan hutan, menjadi perhatian pemerintah daerah dan otoritas kehutanan.

Di tengah proses penyelesaian persoalan tersebut, pemerintah mengingatkan pemanfaatan kawasan hutan negara harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pembukaan, perluasan, maupun penguasaan lahan di dalam kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan perizinan dari pemerintah yang berwenang.

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf sebelumnya telah turun langsung memfasilitasi mediasi terkait persoalan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan baru maupun pembakaran di kawasan hutan selama proses verifikasi dan penyelesaian masih berlangsung.

“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” tegas Iksan, belum lama ini.

Sejalan dengan langkah pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Dinas Kehutanan (Dishut) bersama Tim Terpadu Perlindungan dan Pengamanan Hutan telah melaksanakan sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Kabupaten Morowali pada awal November lalu.

Pemerintah menekankan penyelesaian konflik agraria harus dilakukan melalui verifikasi legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan, disertai upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui mekanisme yang sah. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pembukaan maupun pendudukan kawasan hutan tanpa izin.

Selain itu, masyarakat diimbau menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sulawesi Tengah terkait dugaan perambahan kawasan hutan dan perusakan fasilitas.

Sebelumnya, Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri menegaskan pembukaan kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurutnya, aktivitas pembukaan lahan tanpa prosedur yang benar juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas.

“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujar Ali Bahri.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan perambahan, pembukaan, maupun pendudukan kawasan hutan tanpa dasar hukum karena tindakan tersebut dapat berujung pada konsekuensi pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), sejumlah bentuk kegiatan perusakan hutan, termasuk perambahan dan aktivitas perkebunan tanpa izin yang memenuhi unsur tindak pidana, dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pembukaan lahan dengan cara membakar juga dapat dikenai ketentuan pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

PT VALE JALANKAN KEWAJIBAN PENGAMANAN KAWASAN HUTAN
Sementara itu, dalam pengelolaan wilayah Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjalankan kewajibannya dalam menjaga, mengawasi, dan melaporkan dugaan aktivitas perambahan kepada instansi berwenang.

Perusahaan juga menyatakan tetap terbuka untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas PKA guna mendukung proses verifikasi lahan secara objektif.

Dalam proses tersebut, diperlukan kejelasan mengenai status lahan, termasuk pembedaan antara kebun produktif yang telah terdata sebelum batas waktu pengakuan (cut-off date) dan aktivitas pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.

Penyelesaian persoalan agraria di Morowali membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga pemegang izin.

Dengan mengedepankan verifikasi yang objektif, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dapat dibuktikan secara sah, penyelesaian konflik diharapkan berjalan secara adil tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Upaya penegakan hukum dan perlindungan hutan tersebut menjadi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat di Kabupaten Morowali bagi generasi mendatang. TIN

Pos terkait